JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang dianggap tidak didukung kekuatan TNI soal anggaran.
Namun, sepertinya penjelasan yang disampaikan Gatot saat berada di Surabaya, pada Jumat (12/4/2019) lalu itu kurang berkenan bagi kubu Joko Widodo.
Salah satunya langsung diresponi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dia meminta Gatot untuk berhenti berbicara mengenai anggaran militer.
"Ya sudahlah, Gatot Nurmantyo sudah, sudah. Dulu anggaran kita sebelumnya Rp 50-60 T, sekarang Rp 100 T lebih. Rp 108 T, apa lagi? Mau ngambil uang rakyat? Nggak mungkin. Kita tentara rakyat, rakyat dululah diutamakan," kata Ryamizard di restoran D'cost VIP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2018).
Ryamizard, seperri dilansir dari detik.com, juga membandingkan kondisi militer dan rakyat di India. Menurutnya, India punya tentara yang kuat tapi masyarakatnya banyak yang miskin dan tidak punya tempat tinggal.
"Kalau di India sana hebat, tapi rakyatnya banyak yang miskin, kalau kepanasan mati, kalau kedinginan mati. Itu tidak boleh terjadi di sini dong, masa menomorsepuluhkan rakyat, pokoknya alutsista bagus (tapi) rakyat terserah, (itu) nggak benar, bukan tentara rakyat itu," ujar Ryamizard.
Dia melanjutkan, saat ini Indonesia masih jauh dari ancaman perang berskala besar. Ancaman yang banyak terjadi saat ini, kata Ryamizard, berupa bencana dan terorisme sehingga harus lebih diprioritaskan.
"Situasi pertahanan ini kan saya bilang, ancaman yang nyata dan belum nyata, yang nyata ini kan banyak gempa, teroris. Yang belum nyata yang perang besar, itu kan jauh. Kita tentara rakyat berasal dari rakyat masa rakyat dinomorduakan, nggak nomor 1 rakyat," ujar eks KSAD tersebut.
Gatot sebelumnya berbicara soal kondisi nasional. Ada suatu hal yang menurutnya kritis, yakni soal kekuatan TNI yang tidak didukung pemerintah dari segi anggaran.
"Saat ini yang kritis adalah anggaran. Saya tidak menyalahkan siapa pun juga, tapi saya harus sampaikan karena saya mantan Panglima TNI, agar rakyat bersatu, jangan terpecah-pecah," kata Gatot di Surabaya, Jumat (12/4).
Gatot kemudian berbicara mengenai APBN Perubahan tahun 2017 saat ia masih menjadi Panglima TNI. Tambahan untuk TNI disebutnya tak sebanding dengan institusi pertahanan-keamanan lainnya.
"Saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya. APBN-P, TNI yaitu Dephan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU jumlah personelnya lebih dari 455 ribu mempunyai ratusan pesawat tempur, punya ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat. Anggarannya hanya Rp 6 T lebih. Sehingga Dephan dapat Rp 1 T, AD dapat Rp 1 T lebih, AU Rp 1 T lebih, AL dapat Rp 1 T lebih Mabes TNI dapat Rp 900 miliar," tambah Gatot.(R04)
Sumber berita: detik.com
