JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah tudingan bahwa 70 persen TNI telah menyatakan kesiapan untuk berpihak pada langkah inkonstitusional hadapi kecurangan pemilu.
Wiranto bahkan menantang pihak-pihak yang melontarkan pernyataan itu untuk bertanggung jawab dengan memberi bukti. Jika tidak sanggup, maka hal itu patut diduga sebagai upaya untuk mengadu domba TNI-Polri.
“Itu tidak benar, seperti itu. Siapa bicara seperti itu, dimana. Kalau engak bisa membuktikan, harus mengambil risiko secara hukum. Enggak bisa dibiarkan seenaknya ngomong,” katanya saat rapat koordinasi di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Dalam rapat koordinasi itu, Wiranto mengaku telah melakukan pemetaan terhadap orang-orang ataupun pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.
Kepada aparat penegak hukum, mantan ketua umum Partai Hanura itu meminta untuk tidak takut ataupun ragu dalam menegakkan hukum.
“Dengan demikian, maka ini nanti keluar dari rapat koordinasi bukan lagi dituduh sebagai sewenang-wenangan pemerintah, bukan dituduh sebagai ke sewenang-wenangan TNI atau Polri, bukan lagi dituduh langkah diktator dari pemerintah. Karena itu dihembuskan, supaya kita takut mengambil langkah-langkah itu. Dan kita tidak takut,” pungkasnya.
Di sisi lain, ia menambahkan, ada tokoh di luar negeri yang setiap saat mengompori masyarakat yang kerap mengajak untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional.
“Itu tidak diperkenankan. Apa langkah yang harus kita lakukan. Tindakan hukum apa yang harus kita lakukan,” demikian Wiranto.(R04)
Listrik Indonesia
