PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT melakukan pertemuan dengan perwakilan forum guru sertifikasi, di Lantai III Kantor Wali Kota Pekanbaru, Jalan Sudirman, Selasa (7/5/2019).
Dengan adanya audiensi ini, Polemik Penghapusan Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 7 tahun 2019 tentang peniadaan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) guru tampaknya tidak akan berpolemik lagi.
Wali Kota Pekanbaru menjelaskan, Bahwa ada sekitar 15 ribu guru di Pekanbaru yang membantu pemerintah di Kota Pekanbaru. Dimana 3.000-an diantaranya guru PNS bersertifikasi.
"Lantas apakah dengan membayar sertifikasi kita adil? terus 12 ribu guru lainnya nasibnya bagaimana,"? tanya Wako kepada peserta rapat.
Firdaus juga tak terima jika dirinya disebut tak memperhatikan guru. Ada 12 ribu guru lainya guru MDTA, GTT, Honor dan guru Komite. Pemko juga harus memperhatikan mereka.
"Tiap guru honor, GTT, Komite dan MDTA serta guru agama mendapatkan tambahan penghasilan Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu perbulan," ujar Wako.
Namun orang nomor satu di Pekanbaru ini berjanji akan menghitung kembali anggaran. "Jika memang ada, bisa kita bayarkan (tunjangan guru PNS bersertifikasi), dengan catatan peningkatan kesejahteraan guru lainnya juga akan dihitung," katanya.
Raja Ira salah seorang perwakilan guru sertifikasi, menyebutkan pihaknya selama ini turun kejalan melakukan aksi untuk mengingatkan Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT.
"Kami masih berharap Wali Kota Pekanbaru akan menghitung ulang anggaran. Semoga dibayarkan, niat baik Pak Wali ada," sebutnya.(R06/pku)
Listrik Indonesia
