JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota menuai ketikian pedas dari mantan menteri yang juga ekonom senior Emil Salim.
Menurut Emil, beberapa alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan gagasan ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) keliru.
"Saya berpendapat makalah paper Bappenas yang saya terima, saya terima alasan pindah ibu kota, saya baca, saya anggap keliru," tutur Emil dalam diskusi publik yang bertajuk 'tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru' INDEF, di Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
"Di sini kita ingin bilang kepada teman-teman kita di Bappenas, keliru cara berpikirnya itu. Yang kesian ya presiden, yang memikul dampaknya. Kenapa bappenas tega berbuat seperti itu? Saya sedih sekali mendengarnya," kata Emil Salim.
Ekonom yang pernah menduduki jabatan menteri strategis di negeri ini menilai pemindahan ibu kota ke bagian tengah wilayah Indonesia tidak relevan dan tidak masuk akal. Salah satunya, yaitu dari masalah-masalah yang terjadi di Ibu Kota seperti kemacetan hingga ancaman tenggelam.
"Logika saya, kalau (DKI Jakarta) rusak, harus diperbaiki. Tapi ini menjadi alasan untuk pindah. Jakarta macet, Jakarta terendam, rusak, harus pindah," tegasnya.
Emil memandang, keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota di tengah masalah yang menimpa Jakarta justru seperti lari dari tanggung jawab. Seharusnya, kata dia, pemerintah menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
"Saya merasa ini tidak bertanggung jawab. Sikap saya kalau (pemerintah) berencana, kalau tau ada persoalan, tau ada angin topan akan datang, tugas nya memecahkan soal, bukan lari dari persoalan," tegas Emil.
Menurutnya, tantangan negara saat ini adalah memajukan Sumber Daya Alam dan Manusia.
"Kita ada di abad ke-21, yang menentukan kemajuan Indonesia itu bukan fisik, tapi keampuhan sarana transportasi dan kualitas dari SDA," ujar Emil kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).
Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan transportasi termasuk sumber daya manusia dipenuhi terlebih dahulu.
"Mungkin pemerintah mengambil contoh keberhasilan negara lain dalam pemindahan ibu kota. Tapi, mereka negara kontinental jangan samakan dengan Indonesia," kata Guru Besar Ilmu Ekonomi UI ini.
Emil kembali menyarankan agar pemerintah memperbaiki sumber daya manusia. Pasalnya, semua negara maju di Asia seperti Jepang, China, dan Korea Selatan terus membangun SDM untuk menjadikan negaranya maju.
Terlebih, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang kedepannya belum tentu terjadi lagi. Jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri pun lebih banyak ketimbang negara berpenduduk lebih sedikit, seperti Vietnam dan Malaysia.
"Coba kita belajar dari Jepang, Korea Selatan, RRC. Semua negara ini di Asia, mulanya tertinggal dengan negara Barat. Sikap mengejar ketertinggalan ini yang harus kita contoh sehingga menghasilkan problem resolve, bukan pindah ibu kota," jelasnya.
Emil menuturkan, pindahnya ibu kota tidak akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jakarta, seperi banjir, kurang air bersih, dan macet.
"Kalau itu persoalannya, persoalan itu kita pecahkan, jangan lari ke tempat lain. Lantas kalau kau pindah ke tempat lain gimana? Betul-betul, saya ingin tahu apa logikanya Bappenas, lalu kita diskusikan. Karena Pak Jokowi tentu mempertimbangkan hal ini berdasarkan masukkan dari para ahli. Yang saya duga, adalah pendapat para ahli itu," pungkas Emil.(R04/cnbc/detik/kompas)
Listrik Indonesia
