Tolak Usul Dialog Panglima TNI dan Kapolri, Jubir OPM Minta Berunding dengan Presiden Dimediasi PBB

Tolak Usul Dialog Panglima TNI dan Kapolri, Jubir OPM Minta Berunding dengan Presiden Dimediasi PBB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian saat melakukan kunjungan ke Papua.

JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Organisasi Papua Merdeka (OPM) bereaksi terkait usul dialog yang ditawarkan oleh Panglima TNI  untuk merunut akar permasalahan di Papua.

Melalui juru bicaranya, Sebby Sambon, OPM menyebutkan kalau pihaknya tidak punya urusan dengan Panglima TNI. 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) akan melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia dibawah mediasi pihak ketiga, yakni PBB. 

Hal tersebut disampaikannya melalui media sosialnya, Rabu (28/8/2019).

“Kami tidak punya urusan dengan panglima TNI, tapi Tentara Pembebasana Nasional Papua Barat (TPNPB) akan melakukan perundingan dibawa mediasi pihak ketiga yaitu PBB dengan pemerintah Indonesia dibawah delegasi President Indonesia,” ujar Sebby Sambon, sebagaimana dilaporkan tribunnews.com.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjhajanto mengatakan TNI siap membuka dialog dengan kelompok pemberontak Papua Egianus Kogoya, untuk menghentikan konflik dan menciptakan Papua yang damai dan terus membangun.

Hal itu dikatakan Panglima TNI usai menggelar tatap muka dengan tokoh Papua pada Selasa (27/8/2019) malam di Jayapura guna menyikapi perkembangan situasi Papua.

“Saya ingin berdialog dengan kelompok Egianus Kogoya Cs. Hal itu sudah saya sampaikan kepada pendeta Livinua Biniluk salah seorang tokoh Papua. Supaya kita semua mengetahui dan memahami akar permasalahan,” ujar Panglima.

Dengan mengetahui dan memahami persoalan yang ada, maka akan bisa dicari solusi yang tepat.

“Sehingga persoalan yang kita ketahui nantinya akan diselesaikan dari sudut pandang Papua,” ujar Panglima.

Yang jelas, semua persoalan akan diselesaikan secara menyeluruh dan dari perspektif Papua.

“Apabila kita mengetahui permasalahannya kita tidak akan salah mengambil keputusan,” tandas Panglima. 

Menurut Panglima, tawaran itu disambut positif.

“Tanggapan mereka positif untuk membuka dialog, kami siap bantu mereka, entah itu tenaga kesehatan tenaga pertanian, guru, semua kami bantu,” ujarnya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penambahan pasukan ke Kabupaten Nduga masih terus dilakukan, karena situasinya belum kondusif.

“Ada penambahan pasukan di Nduga untuk menyikapi peristiwa pembantaian 34 karyawan Istaka Karya yang sedang membangun jalan dan jembatan disana. Sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa kekerasan tapi kita tak tambah pasukan, tapi kejadian 34 ini menghentakan kita semua, sehingga menambah pasukan untuk mengamankan daerah itu, sambil juga kami lakukan penegakan hukum,” ujar Kapolri.

Bila ada permintaan penarikan pasukan, sangat tak televan dengan kondisi yang terjadi di Nduga.

“Kalau ada penarikan pasukan, pertanyaannya adalah apakah ada yang bisa menjamin bahwa situasinya akan betul-betul aman, kemudian Egianus Kogoya cs tidak melakukan kekerasan.  Kalau ada pejabat atau tokoh yang kredibel menjamin keamanan disana, kami bisa saja tarik pasukan dari sana. Nah kalu tidak ada yang bisa menjamin bagaimana,” tanya Kapolri.(R04)
 

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index
Jasa Press Release Jasa Backlink Media Nasional