RIAUSKY.COM - Wacana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terlalu dipaksakan. Kepala Negara juga dinilai gagal memilah mana yang harus diprioritaskan pemerintah.
Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat membuka seminar bertema "Menyoal Rencana Pemindahan Ibukota Negara" di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8).
"Keputusan pemindahan ibukota ini menandakan pengambil keputusan dalam organisasi pemerintahan ini menganut model mungkin garbage can (tempat sampah)," ujar Fadli.
"(Pemerintah) tidak bisa memilih mana yang prioritas dan urgen untuk diselesaikan," lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli menyebutkan masih banyak hal yang perlu segera diselesaikan pemerintah. Seperti halnya defisit keuangan dan membengkaknya neraca utang negara.
Sambungnya, saat ini pemerintah belum juga bisa menyelesaikan kerusuhan di Papua. Pemerintah Jokowi terkesan pasif tanpa ada tindakan berarti dengan kejadian di tanah Papua.
"Saya kira sangat mengkhawatirkan karena persoalan integritas wilayah NKRI," demikian Fadli Zon.
Selain itu keinginan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur lebih tepat disebut sebagai wacana daripada rencana.
"Karena hingga saat ini belum ada dokumen legal dan konstitusional dari pemerintah," ujar Fadli.
Selain soal dokumen pemindahan ibukota, Fadli juga menyoroti soal pembiayaan.
Pasalnya, pemerintah tidak memasukkan anggaran untuk wacana tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020.
Fadli juga mengingatkan bahwa dalam merencanakan ibukota harus melibatkan masyarakat sebagai pemberi mandat kepada kepala negara.
"Jangan sampai keinginan Presiden itu hanya keinginannya sendiri, bukan keinginan rakyat," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
"Karena yang akan terkena dampak pemindahan ibukota adalah seluruh rakyat Indonesia," demikian Fadli menambahkan. (R01)
Sumber: Kantor Berita Politik RMOL.id
Listrik Indonesia
