RIAUSKY.COM - Kementerian PAN-RB mencatat ada 118.000 orang jumlah aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pusat yang pindah ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim)
Para abdi negara ini punya dua pilihan. Pertama, ikut pindah ke ibu kota baru dan diberi rumah dinas selama mengabdi di sana. Kedua, tidak pindah ke ibu kota baru dan mengambil opsi pensiun dini.
"Memang ditanya dulu, kan nggak mungkin dia ngantor di Jakarta, orang semuanya pindah. Kalau tidak mau kan bisa program pensiun dipercepat," kata Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Ia menambahkan pemindahan ASN akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, setiap ASN yang pindah ke IKN akan diberikan rumah dinas. Fasilitas pendidikan juga disiapkan di ibu kota baru.
"Kita siapkan sekolah, rumah, sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kita siapkan, ada semua," katanya.
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan PNS yang akan pindah ke ibu kota baru yang tidak mendekati usia pensiun.
"Saat ini 118.000 yang usianya 45 tahun sampai 2023. Nanti dicek dulu," kata Tjahjo di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Meski pemindahan seluruh ASN pusat ke ibu kota baru terlaksana 2024, Tjahjo mengaku pihaknya sudah menyediakan roadmap pemindahan. Nantinya yang diprioritaskan adalah abdi negara yang dalam waktu dekat tidak masuk usia pensiun.
Dia pun mengaku akan memberikan tawaran kepada setiap ASN mau atau tidak untuk pindah ke ibu kota baru. Tawaran tersebut agar pemerintah bisa menyiapkan skema yang bisa mengakomodir.
"Secara prinsip PNS ditugaskan ya harus siap, tapi kan ada pertimbangannya ada istrinya kerja atau apa atau apa," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi bilang, seluruh PNS pusat akan pindah ke Kaltim karena empat tahun ke depan pembangunan kluster pemerintah sudah selesai.
"Pindah semuanya langsung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Dirinya pun sudah memerintahkan kepada Kementerian PAN-RB untuk mendata seluruh PNS yang saat ini berada di DKI Jakarta.
"Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk menyurvei dulu kira-kira yang ingin nggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," jelasnya. (R02)
Sumber: detikcom
Listrik Indonesia
.jpg)
