Gara-gara Tanaman Ini, Sudah Lima Bulan SDN 10 Tak Pernah Gelar Upacara Bendera

Gara-gara Tanaman Ini, Sudah Lima Bulan SDN 10 Tak Pernah Gelar Upacara Bendera
Pohon-pohon yang ditanami di halaman sekolah SDN 10 Patamuan. [Covesia.com]

RIAUSKY.COM - Murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat terpaksa tidak bisa menggelar upacara bendera sejak lima bulan terakhir. 

Persoalan tersebut membuat miris, lantaran lapangan sekolah yang ada tidak bisa digunakan karena ditanamu pohon pisang oleh pemilik lahan.

Dikutip dari Covesia.com-jaringan Suara.com, sejumlah tanaman buah nampak tumbuh subur di lapangan tersebut. Terlihat pohon pisang yang buahnya sudah mulai matang. Kemudian juga ada ubi kayu dan pohon kelapa yang tumbuh subur di halaman sekolah itu.

Diakui seorang guru sekolah tersebut, Desmawati, tanaman tersebut membuat siswa tidak bisa menyelenggarakan upacara bendera yang lazim dilakukan sekolah lainnya.

"Sudah sekitar lima bulan kami di sini tidak bisa melaksanakan upacara bendera dan aktivitas ekstra kurikuler, karena halaman sekolah tersebut sudah ditanami oleh pemilik lahannya," katanya seperti dilansir Covesia.com pada Selasa (25/2/2020).

Diakui Desmawati, sekolah hanya memiliki lahan itu saja. Dia juga menyayangkan, penanaman tumbuhan tersebut tak hanya menyinggung persoalan nasionalisme saja, namun juga psikis dan moral siswa.

"Karena halaman itu ditanami sekarang kelakuan murid semakin aneh, seperti setiap harinya mandi di sungai, merokok bahkan ada diantara mereka beberapa kali mencuri rokok di kedai dekat sekolah," ungkapnya.

"Sekarang kami juga kesulitan mengontrol aktivitas murid di jam istirahat, sebab sekarang main mereka lebih jauh lagi," katanya lagi.

Tak hanya itu, dia juga mengaku bingung dengan situasi sekarang, lantaran kepala SD tersebut sudah pindah tugas ke Sungai Limau awal 2020.

"Sekarang kami bingung tidak ada pedoman lagi semenjak kepala sekolah pindah, tidak tahu persoalan ini dilimpahkan ke mana. Bahkan sampai sekarang kami tidak punya kepala sekolah," ucapnya.

Meski begitu, dia berharap, agar pemerintah segera mencari solusi terkait permasalahan ini.

Sebelumnya diketahui, permasalahan ini timbul karena tidak dilibatkannya pihak pemilik tanah tempat sekolah itu berdiri, dalam pengukuran untuk sertifikat tanah. Sehingga membuat pemilik lahan marah dan menanami pohon-pohon di halaman sekolah. (R01)

Sumber: covesia.com 

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index