Sayangkan Sekda dan BKD Rangkap Jabatan, DPRD Pertanyakan Apa Pekanbaru Kurang Pejabat yang Mampu

Sayangkan Sekda dan BKD Rangkap Jabatan, DPRD Pertanyakan Apa Pekanbaru Kurang Pejabat yang Mampu
Zainal Abidin
PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Rangkap dualisme jabatan yang ada di tubuh Satuan Kerja (Satker) Pemko Pekanbaru, mendapat kritikan pedas dari kalangan legislator. Selain tidak efektif dalam mendistribusikan jabatan, dewan menilai fungsi kinerja dipastikan tidak maksimal.
 
“Ini (dualisme) tidak akan bisa bekerja maksimal. Apa di Pekanbaru tidak ada lagi orang yang hebat menjabat dalam membantu Walikota menjalankan roda Pemerintahnya,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, saat dikonfirmasi, Senin (1/2).
 
Seperti diketahui, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer merangkap jabatan di Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru menggantikan Musa yang mengundurkan diri. Selain itu, Kepala BKD Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie menjabat menjadi Plt Asisten III Pekanbaru.
 
Harusnya, kata Zainal, rangkap jabatan tersebut mestinya ditolak dengan bijak. Pejabat Pemko sebisa mungkin berkata jujur kepada Walikota untuk tidak menerima jabatan tersebut, agar roda pemerintahan bisa berjalan maksimal.
 
“Persoalannya saya melihat di Pejabatnya sekarang, harusnya mereka jujur kepada Walikota dan tidak hanya menerima saja jabatan untuk di pegang,” tegasnya.
 
Seperti halnya satu jabatan saja yang dipegang, terdapat masih banyak kelemahan. Terutama posisi BKD memperjelas status guru GTT di Kota Pekanbaru. “PR saja masih banyak yang belum selesai, jadi jangan terlalu banyak beban yang harus dipegang,” ucapnya.
 
Dalam assessment, dia menilai ada sejumlah orang yang mengambil formasi tersebut. ''Mengapa tidak itu saja yang dilaporkan ke Wako oleh tim Pansel untuk direkomendasikan dan dilantik,'' terangnya. 
 
Banyaknya kejanggalan dalam Assesment itu, Zainal menduga ada permainan dari tim Pansel dan BKD Pekanbaru sehingga dalam laporan ke Walikota tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
 
“Jika memang assessment tidak bisa menjaring pejabat yang sesuai dengan harapan, lebih baik tidak perlu dilaksanakan assessment itu. Dengan formasi penuh saja, SKPD nya tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkanya,” pungkasnya. (R04)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index