JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin pemerintah dicap hanya berbicara alias omdo (omong doang) soal bantuan untuk masyarakat yang terdampak wabah virus corona (COVID-19).
Karena itu, Jokowi meminta kepada para jajarannya untuk segera merealisasikannya.
Jokowi ingin semua hal terkait bantuan bisa diterapkan pekan ini. Jokowi enggan masyarakat memandang pemerintah tidak bisa menepati janjinya.
"Semuanya harus jalan minggu ini. Saya turun ke bawah kemarin, saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Nanti di bawah melihat kita hanya omong saja, tapi barangnya ndak sampai ke rakyat," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas menerima laporan dari Gugus Tugas COVID-19, Senin (13/4/2020).
Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Tentu saja, ada warga yang menjadi pengangguran atau setengah menganggur.
"Berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, saya minta Mensos, Menkeu juga, minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat-sangat bisa sekali," kata Jokowi dilansir dari detik.com.
Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan. Bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako, tunai, ada juga yang dikombinasi dengan pelatihan.
Tujuan dari bantuan ini diharapkan jadi penyangga daya beli masyarakat di tengah penurunan ekonomi akibat COVID-19.
Pemberian bantuan ini juga sebagai senjata pemerintah menahan laju arus mudik Lebaran di tengah pandemi Corona.
Jokowi melihat masyarakat sudah sangat membutuhkan sederet bantuan tersebut. Hal itu dilihatnya ketika sempat beberapa kali membagi-bagikan sembako langsung ke jalanan.
Seusai rapat terbatas, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo menerangkan pentingnya bantuan untuk warga terdampak COVID-19.
Apalagi sudah ada 1,65 juta pekerja yang sudah di-PHK yang disebabkan pandemi ini.
"Menyangkut masalah sosial, dari beberapa laporan yang disampaikan menteri terdapat sekitar 1,65 juta warga negara kita yang telah di-PHK dan dirumahkan. Sehingga Bapak Presiden menugaskan untuk segera diberikan Kartu Pra Kerja," ujar Doni, Senin (13/4).(R04)
Listrik Indonesia
