JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Ekonom Senior Institut Harkat Negeri, Awalil Rizky, mengatakan pemerintah masih bisa melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp 100 triliun dari kementerian/lembaga (K/L) untuk dialihkan ke dana penanganan virus corona.
Saat ini pemerintah baru melakukan efisiensi 10-15 persen masing-masing K/L.
"Sudah dilakukan (efisiensi) 10-15 persen dari kementerian/lembaga, saya rasa itu masih bisa (ditambah)," kata Awalil dalam diskusi virtual Populi Center dan SmartFM Network bertajuk 'Ekonomi, Bisnis, dan Fiskal Saat Ini', Jakarta, Sabtu (2/5/2020).
Awalil menuturkan usaha pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran baru satu tahap. Hal ini dirasa masih belum cukup untuk menambah anggaran penanganan Covid-19, baik saat ini atau di masa pemulihan ekonomi nanti.
Apalagi, menurutnya, masih ada kementerian dan lembaga yang anggarannya masih gemuk meski sudah dipangkas.
Jika ini dimaksimalkan setidaknya pemerintah masih bisa mendapatkan dana tambahan sampai Rp 100 triliun.
"(Anggaran) kementerian/lembaga masih bisa digunakan bisa mencapai Rp 100 triliun," kata Awalil.
Awalil juga mengapresiasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tetapi hal itu dilihat terlalu melebar dan tidak membenahi secara tepat. "Pemerintah terlalu melebar jadinya terlihat tidak fokus," kata Awalil.
Dia mencontohkan pada program Kartu Prakerja. Dia menyebut, daripada menggunakan Kartu Prakerja untuk mengalirkan dana bantuan, ada baiknya memaksimalkan program yang ada seperti PKH atau Kartu Sembako.
Bagi mereka yang tidak masuk dalam program bantuan sosial rutin pemerintah bisa mendapatkan bantuan sembako yang saat ini dibagikan pemerintah. Sehingga tidak ada penerima bantuan ganda.(R04)
Listrik Indonesia
