JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.
Ketua Umum PBNU KH Aqil Siroj menyayangkan keputusan pemerintah yang terlalu buru-buru untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia.
Alasan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama tidak mengadakan haji karena sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan akan membuka atau tidak penyelenggaraan haji.
Sehingga hal ini berpengaruh pada persiapan Indonesia yang tidak mungkin maksimal.
Umat Islam yang sudah mendaftar haji diminta sabar dan menerima keputusan ini dan masalah uang yang sudah dibayarkan bisa ditarik kembali.
"Menurut saya mengapa mendahului keputusan Pemerintah Saudi Arabia. Harusnya tunggu dulu keputusan dari Saudi Arabia. Kalau mereka menutup ibadah haji baru kita putuskan tidak ada haji," kata Said Aqil dalam acara Halal Bihalal Virtual, Rabu (3/6/2020) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.
Selain itu setahu Said Aqil, keputusan Kementerian Agama tidak berkoordinasi dengan DPR.
"Setahu saya DPR tidak diajak ngomong bahwa haji ditiadakan. Hal seperti itu terkadang kita menganggap terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan," ujarnya.
Masalah persiapan sebenarnya, imbuh Said Aqil, pemerintah telah melaksanakan haji sejak dulu, selayaknya harus semakin cerdas, semakin sempurna dan ada antisipasi dalam menghadapi berbagai persoalan haji.
"Nggak sekedar alasan, persiapan belum sempurna, tidak siap. Padahal tiap tahun sudah menyelenggarakan haji dari jaman sebelum merdeka sampai sekarang. Kok gak semakin pinter gitu loh," kata Said.
Sampai hari ini Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan pembatalan ibadah haji.
Dalam acara Halal Bihalal yang disiarkan langsung lewat live streaming diikuti seluruh pengurus wilayah NU se Indonesia.(R04)
Sumber Berita: wartakota.com
