JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya.
Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona atau Covid-19.
"Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong," ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Rupanya berita tantangan dari menteri Luhut terbaca oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Djamester Simarmata.
Ia pun dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dikatakan Luhut soal utang bisa diperdebatkan.
Bahkan, dia meminta waktu khusus untuk dipertemukan dengan Luhut untuk membahas terkait utang negara itu.
"Caranya gimana? Saya termasuk yg tdk setuju. Tolong ditentukan waktunya, saya persiapkan bahan!," tulis Djamester Simarmata di akun Twitternya, dilihat Wartakotalive.com, Jumat (5/6/2020)
Dr. Djamester Simarmata adalah salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UI.
Dia menuliskan kembali, bahwa dirinya pernah menulis jurnal khusus tentang hutang negara pada tahun 2007.
Di sana, dia sudah melakukan penghitungan dengan cermat kaitan hutang dngan pendapatan domestik bruto atau PDB.
"Ttg utang. Dlm Jurnal Ekonomi, no. 1 tahun 2007, paper saya dlm Kongres ISEI di Manado diterbitkan, hal 1-24. Di situ sy hitung, tingkat utang sustainable 29,2% PDB, total utang dlm negeri dan luar negeri. Kemkeu anggap itu hanya ULN. Data 2019 total utang DN+LN telah > 60%," tulisnya.
"Apa artinya bila total utang telah lebih dari 60% PDB? Untuk ini sebelum saya lanjutkan, tolong di cari apa kata Stiglitz, sebab ini terkait dengan isu yang marak baru2 ini tentang moneter: ada MMT yang dipopulerkan oleh Mardigu, dan sy amat dukung NCT, dekat ide Richard Werner," imbuhnya lagi
"Dlm debat moneter bila discroll di sini, sy ada dlm debat global, tokoh inti Richard Werner. Klpk global mau kembalikan sovereign money. Sy telah lama ada dlm debat itu, tdk hanya DN, di mana isu bank dan moneter telah bnyk yang salah. Jadi tdk ada motif politik, tapi ilmiah!!"
Djamester menegaskan, dirinya tidak hanya mengkritik kebijakan pemerintah tanpa ada argumen.
Sebaliknya, ia mengklaim punya data dan kritik yang diberikannya adalah berdasarkan kajian mendalam.
"Saya tidak hanya kritik, tetapi dengan data dan perhitungan. Sy tidak akan mau teriak2 tanpa ada dasar."
"Diluar ini sy sedang nulis buku kecil tentang perbankan, moneter, dan pembangunan. Tadinya saya harap jawaban datang dari Menkeu & Wamenkeu," tulisnya
Tantangan Luhut Binsar Pandjaitan menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya.
"Enggak usah ngomong di TV-lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi, jangan rakyat dibohongin," ujarnya dikutip dari Kompas.com
Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu menjelaskan, utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah ketimbang negara-negara lainnya, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.
"Singapura itu lebih dari 100 persen dari debt to GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika, malah kita enggak tahu lagi berapa besar," kata dia.
Luhut mengatakan, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32 persen hingga akhir 2020.
Luhut bilang, utang pemerintah merupakan utang produktif.
Ia meminta kepada para ekonom yang mengkritik utang negara untuk memberikan informasi tepat kepada masyarakat.
"Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar. Utang kita itu produktif," ucapnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah hingga April 2020 mencapai Rp 5.172,48 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total utang tersebut meningkat Rp 644,03 triliun atau 14,22 persen. Total utang tersebut setara dengan 31,78 persen terhadap PDB.
Angka tersebut masih dalam batas aman dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60 persen dari PDB.
Listrik Indonesia
