PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Punya anggaran besar, bukan berarti pemerintah Provinsi Riau, kabupaten dan kota punya keinginan dan perencanaan yang baik untuk mencegah terulangnya bencana kabut asap di Riau. Buktinya, pemerintah tidak mampu mengatasi kendala kabut asap karena tidak memiliki anggaran.
Pendapat tersebut terungkap saat diskusi dan media briefing yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Pekanbaru, Kamis (10/9/2015).
Disebutkan Usman, Koordinator Fitra Riau, alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan asap benar-benar sangat tidak sebanding dengan efek yang didapatkan ketika kebakaran lahan terjadi. Dia membuat perbandingan dalam lima tahun terakhir, dimanta alokasi anggaran yang disediakan sangat kecil dibandingkan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
Tahun 2009, alokasi anggaran hanya berkisar Rp500 juta. Selanjutnya 2010 Rp1 miliar, tahun 2011 turun menjadi Rp500 juta, Tahun 2012 menjadi Rp750 juta, tahun 2013 Rp750 juta, tahun 2014 sebesar 1,5 miliar, serta tahun ini hanya berkisar Rp1,7 miliar.
Anehnya lagi, sebut Usman, anggaran sebesar itu tidak murni dibelanjakan untuk penanganan kebakaran lahan, menyiapkan sumber daya termasuk peralatan. Melainkan untuk kebutuhan seragam, serta kelengkapan petugas yng lazimnya masuk ke belanja rutin.
Idealnya, disebutkan usman, seperti Pemprov Riau mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan bencana kebakaran lahan dan asap. Apalagi ini sudah menjadi bencana tahunan yang sudah berlangsung selama 18 tahun.
Pihaknya berharap pemerintah mlakukan evaluasi dengan memberikan prioritas penanganan kepada Dinas kehutanan dan perkebunan termasuk Badan Lingkungan hidup. (R05)
Listrik Indonesia
