Syukri Harto Bikin Wako Firdaus Pusing Karena Enggan Teken DPA. Katanya, Harusnya Beliau Legowo...

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Entah sekedar mencari kambing hitam, atau memang menjadi biang kerok lambatnya realisasi  penggunaan APBD Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru 2016 yang tak kunjung cair.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Syukri Harto diisukan kecewa diganti. Pasalnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjadi kota pertama yang mengesahkan APBD 2016 se-Riau yakni sesuai 'deadline' dipenghujung November 2015. 

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT meminta kepada mantan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru HM Syukri Harto legowo dan menandatangani Daftar Pengguna Anggaran (DPA).

Pasca digantikan oleh HM Noer MBS, Syukri Harto disinyalir sengaja tidak menandatangani DPA Kota Pekanbaru. Bahkan, dari pantauan di Kantor Bappeda, yang bersangkutang jarang terlihat meskipun jabatan yang saat ini duduki menjadi Staf Ahli.

"Sebenarnya tak enak saya komentari. Tapi, harusnya yang bersangkutan itu legowolah," ujar Wali kota.

Untuk itu, Firdaus MT menginstruksikan kepada Sekda Pekanbaru yang baru HM Noer MBS untuk bertemu dengan Sekda lama dan segera menyelesaikan administrasi yang belum tuntas.

"Kalau administrasinya lambat, saya harapkan Sekda lama dan baru segera menyelesaikan agar APBD Pekanbaru bisa dicairkan," pintanya.

Dijelaskan Wako, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pembangunan di daerah harus segera di jalankan. "Dana pemerintah ini sangat diharapkan untuk menggerakan ekonomi di Pekanbaru, sesuai dengan instruksikan bapak Presiden," jelasnya.

Pelaksanaan pembangunan sedang melambat, Wako pun tidak ingin memperkeruh suasana. Ia menyerahkan pelanggaran ini kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekanbaru. "Kalau soal sanksi itu urusan BKD Kota Pekanbaru lah. Yang jelas, dalam pemberian sanksi itu ada mekanisme di dalam pembinaan kepegawaian," ujarnya.

Sebelumnya, permasalahan ini juga disikapi oleh kalangan dewan. "Kita sangat menyayangkan sikap dari Sekko lama Syukri Harto yang tidak gentleman ini. Karena apa? Walaupun dia sudah diganti, seharusnya dia menyelesaikan dulu persoalan APBD ini. Karena masih tanggungjawab dia," tegas Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Ida Yulita Susanti, sebelumnya. (R05)