PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Hasil tim penelusuran mundurnya delapan Kepala Puskesmas sudah diketahui Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT.
Orang nomor satu di Pekanbaru ini mengaku telah menerima hasil laporan tim investigasi yang dibentuknya. "Tapi ini bukan konsumsi publik," tegasnya.
Wako berdalih, ada etika kepegawaian yang harus ditaatinya. Namun ia menjanjikan, pelanggaran yang terjadi tetap akan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, kabar lain yang beredar menyebut mereka mundur karena ketidakcocokan dengan kepala Dinas Kesehatan Helda S Munir. Ada pula kabar lain yang menyebut mereka mundur karena pembagian anggaran yang tidak rata diantara Puskesmas-Puskesmas tersebut.
Dengan tidak diumumkannya laporan tim investigasi ini, maka berbagai kabar yang membarengi mundurnya kapus tersebut hanya akan terjawab dari langkah yang akan diambil Wako selanjutnya.
"Dalam pembinaan ASN ada aturannya. Maka ada yang kalau dia termasuk dalam pelanggaran, kadarnya berapa, itu yang kami lihat. Sanksi tidak diumumkan. Ini kan sebab akibat," tegasnya.
Saat disinggung, mengenai alasan mundur dan sanksi, Wako kukuh tak mau menyebutkan. "Transparan tak mesti telanjang. Tak semua bisa dikonsumsi publik," imbuhnya.
Belum tuntasnya masalah pengunduran diri delapan kapus ini sendiri kemudian meninggalkan persoalan. Ini tercermin dari seleksi terbuka 20 jabatan kapus yang kini berjalan.
Hingga kini seleksi tersebut sepi peminat. Padahal, seleksi boleh diikuti oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru minimal memiliki pangkat III B serta lulusan S1 dan S2 kesehatan. (R05)
Listrik Indonesia
.jpeg)
