Pemerintah Pelototi Kenaikan Kasus Covid-19 di 21 Kabupaten/Kota, Beberapa di Antaranya Ada di Riau...

Pemerintah Pelototi  Kenaikan Kasus Covid-19 di 21 Kabupaten/Kota, Beberapa di Antaranya Ada di Riau...
Ilustrasi corona

JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Pemerintah meningkatkan pengawasan seiring peningkatan kasus Covid-19 di 21 kabupaten/kota. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk mencegah gelombang ketiga jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), tapi juga mengatasi varian baru Omicron.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengingatkan kepada masyarakat agar terus waspada pada kenaikan kasus Covid-19 itu. Menurut Johnny, saat ini pemerintah sedang mengejar target vaksinasi agar bisa rampung di akhir tahun.

"Meskipun tren penularan ada di level satu atau terus membaik, peningkatan kasus Covid-19 masih terdeteksi di beberapa kabupaten/kota. Artinya, virus ini masih ada di sekitar kita," ujarnya seperti dilansir siaran pers, Sabtu (04/12/2021).

Beberapa daerah yang mengalami kenaikan kasus, di antaranya Teluk Wondama di Papua Barat, Pekan Baru, Bengkalis, Bontang, Yogyakarta, Gunungkidul, Dumai, Bantul, dan Nagekeo.

Kemudian Cimahi, Kupang, Surakarta, Denpasar, Sumba Tengah, Jembrana, Manggarai, Sleman, Mojokerto, Majalengka, Karanganyar, dan Trenggalek.

Menurut Johnny, dari 21 kabupaten/kota tersebut, setidaknya ada tiga daerah yang mengalami kenaikan akibat klaster komunitas, yaitu:

1. Kota Dumai di Riau imbas klaster pondok pesantren.

2. Kota Kupang di NTT akibat pembelajaran tatap muka (PTM) dan tes suspek.

3. Kota Surakarta di Jawa Tengah karena PTM.

"Kita ketahui, klaster-klaster baru muncul dari penularan di perkantoran, pasar, sekolah, dan lapas. Karena itu, pemerintah terus mengawasi perkembangan kasus harian, melacak kontak erat juga diikuti tes untuk pencegahan agar tidak terjadi kenaikan level situasi pandemi di Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemerintah akan terus memantau situasi dan menerapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan tingkat situasi di daerah.

Implementasi kebijakan tersebut meliputi upaya mendorong pemerintah daerah memastikan masyarakat terus disiplin protokol kesehatan dan menahan mobilitas selama Nataru.

Kesiapan juga dilakukan di sisi hilir salah satunya dengan memastikan ketersediaan tempat perawatan isolasi dan intensif mencukupi, termasuk ketersediaan obat-obatan, ventilator, dan tabung oksigen.

"Belajar dari situasi sebelumnya saat terjadi lonjakan kasus, kami mendorong kesiapan fasyankes, juga akses obat dan peralatan kesehatan terjaga bagi masyarakat," paparnya.

Pemerintah mengajak semua masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi agar dapat mengurangi risiko sakit berat jika terinfeksi virus Covid-19.

Johnny menyebut berdasarkan data per 3 Desember 2021, sudah lebih dari 141 juta penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau 67,9% dari sasaran vaksinasi. Lebih dari 98 juta di antaranya sudah mendapatkan dosis lengkap atau 47% dari sasaran vaksinasi.

"Melihat capaian tersebut, tentu perlu ada percepatan lagi agar rakyat Indonesia semakin banyak yang terlindungi vaksin," katanya.

Vaksinasi ini merupakan sebuah target bersama. Oleh karena itu, pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin karena semua vaksin aman dan berkhasiat.(R03)

Sumber Berita: cnbcindonesia.com

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index