Gelar Musrenbang RKPD, Wardan Minta Evaluasi PAD dan Inventarisir Program Prioritas

Gelar Musrenbang RKPD, Wardan Minta Evaluasi PAD dan Inventarisir Program Prioritas

TEMBILAHAN (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan (RKPD), di gedung Engku Kelana, Tembilahan, Selasa, 13 Maret 2016. 

 
Musrenbang RKPD ini dibuka langsung oleh Bupati Inhil, HM Wardan, turut hadir dalam Acara, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Ketua TP PKK Inhil, unsur Forkopimda, Ketua Dprd Beserta Anggota, Sekdakab Inhil, beberapa pejabat lingkungan Pemprov Riau, para Camat Se-Inhil, para Kepala SKPD, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Perwakilan elemen organisasi dan lain-lain.
 
Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, SE, M.Si mengatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan upaya mengakomodir aspirasi dengan pendekatan pembangunan, baik secara politis maupun secara partisipatif.
 
"Perencanaan pembangunan, mengacu pada  peraturan per Undang-undangan yang ada, serta tetap mempertimbangkan ketersedian anggaran, budget dan prioritas program strategis pembangunan," ucapnya.
 
Ahmad mengatakan bahwa prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 bertujuan untuk mendorong perwujudan tujuan pembangunan daerah, melalui pembangunan dan pemantapan Infrastruktur, peningkatan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintah, peningkatan ekonomi berdaya saing serta kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan budaya,olahraga,seni dan Kemasyarakatan.
 
Lebih lanjut, Ahmad mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau akan terus mendukung pembangunan di kabupaten/kota baik di segala bidang dan sektor, dengan total anggaran sebesar Rp.3,84 Trilyun untuk 12 Kabupaten/kota di Prov.Riau
 
"Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Riau telah mengelokasikan di kabupaten Inhil pada berbagai program pembangunan yaitu Bidang Infrastuktur sebesar Kurang lebih Rp 167,5 miliar, Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pedesaan sebesar Rp60,7 miliar, perindustrian dan perdagangan Rp2,4 miliar, Pengembangan sumberdaya manusia Rp169 miliar dan berbagai program lainnya yang tersebar di belanja langsung SKPD Provinsi Riau maupun Bantuan keuangan dengan total alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp405,5 miliar," terang Ahmad.
 
Sementara itu Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengatakan bahwa penyelenggaraan Musrenbang merupakan wadah untuk sinkronisasi rencana kerja SKPD dengan usulan masyarakat yang disampaikan pada saat Musrenbang Kecamatan dan pada saat anggota DPRD melaksanakan reses.
 
"Sinkronisasi tidak hanya terhadap program, kegiatan dan sasaran namun juga meliputi sumber pendanaannya yaitu APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Indragiri Hilir," pungkasnya.
 
"Sinkronisasi sumber pendanaan sangat diperlukan mengingat keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir," sambung Wardan.
 
Wardan berharap kepada seluruh Pimpinan SKPD untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan di luar APBD kabupaten.
 
"Banyak skema-skema pembiayaan pembangunan di SKPD Provinsi Riau maupun Kementerian, yang dapat diraih tentunya dengan kerja keras dari Pimpinan SKPD dan usaha kita bersama baik dari eksekutif maupun legislatif. Agar apa yang kita usulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Kementerian dapat diterima dan ditindaklanjuti, kepada pimpinan SKPD agar menyediakan dokumen perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS), Masterplan dan dokumen perencanaan lainnya," pinta Wardan.
 
"Dokumen pendukung tersebut penting, karena menunjukan keseriusan kita dalam merencanakan suatu program pembangunan," imbuhnya.
 
Untuk itu, lanjut Wardan kepada SKPD terkait agar ditelaah dan diinventarisir lagi program kegiatan prioritas yang telah diusulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Pusat, mana yang sudah ada dokumen perencanaanya dan mana yang belum ada.
 
Selanjutnya Wardan menghimbau, untuk program prioritas yang belum didukung dengan dokumen perencanaan agar segera dianggarkan sehingga nantinya apa yang akan kita usulkan sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan data yang lengkap.
 
"Sesuai Arahan Presiden terkait Penyusunan RKP 2017, tema RKP 2017 “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan Kesempatan Kerja serta mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah”," tegasnya.
 
Terkait dengan Arahan Presiden mengenai Pendekatan money follow program, Bappenas telah menyiapkan beberapa langkah, seperti:
 
1. Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan prioritas. 
2. Instrumen berupa Sistem Informasi untuk mendukung penjabaran dimaksud melalui e-musrenbang. 
3. Indikasi Lokasi dan Indikasi Alokasi Anggaran per Program didiskusikan dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui forum Multilateral Meeting.
 
Sehubungan dengan hal tersebut, Wardan meminta kepada SKPD terkait yang mengusulkan kegiatan bersumber dari dana APBN maupun dana DAK melalui e-musrenbang, harus benar-benar dapat memilah kegiatan yang mampu dilaksanakan oleh SKPD sendiri, yang bersumber dari DAK maupun kegiatan yang pelaksanaannya berada di Kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari dana APBN.
 
"Lakukan koordinasi yang intensif bersama Bappeda Kabupaten. Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017 adalah “Pemantapan Infrastruktur dan Aparatur Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, serta Melanjutkan Kebijakan Tahun Sebelumnya” dan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018," jelasnya.
 
Menurut Wardan, terdapat agenda pembangunan tahun ke-empat yang akan dilaksanakan oleh Pemda Inhil pada tahun anggaran 2017 antara lain:
 
Pertama meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Layanan Publik yang mendukung pelayanan dasar dan perekonomian daerah. 
 
Kedua peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. 
 
Ketiga meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 
Keempat meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang baik dan terpadu sesuai penataan ruang dengan mengembangkan kearifan lokal dengan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan. 
 
Kelima meningkatkan partisipasi serta peran masyarakat dalam demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara dengan peningkatan sinergitas pemerintah dengan masyarakat di dalam pembangunan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban. 
 
Keenam meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, professional, unggul, berbudaya dan memiliki keterampilan yang tinggi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Lebih detil Wardan mengatakan bahwa, rasio kemandirian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 5 persen artinya 95 persen pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berasal dari Pusat dan Provinsi Riau. 
 
Untuk itu, perlu kerjasama semua elemen agar Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan lagi misalnya dari data tahun 2015, masih ada beberapa sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah belum mencapai target. Hal tersebut agar dapat  dievaluasi dan dicarikan solusi sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan pembangunan yang sangat besar.
 
"Berdasarkan rekapitulasi usulan masyarakat yang disampaikan pada musrenbang kecamatan dan Forum SKPD beberapa waktu yang lalu, setelah dilakukan rasionalisasi terhadap seluruh usulan maka diperoleh total usulan sebesar Rp5,99 triliun Rupiah. Sedangkan rencana anggaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 hanya sebesar Rp1,22 triliun Rupiah sehingga hanya 20,67 % saja usulan masyarakat yang dapat direalisasikan. Untuk itulah, pembangunan perlu direncanakan agar anggaran yang terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien," jelas Wardan.
 
Selanjutnya, terakhir Wardan berharap kepada kepala SKPD agar mengikuti perkembangan pembahasan Musrenbang, guna menetapkan program kegiatan prioritas SKPD yang akan dimasukan dalam dokumen RKPD Tahun 2016. 
 
"Perlu menjadi catatan bahwa nantinya dalam menyusun PPAS maupun APBD, setiap SKPD wajib berpedoman kepada RKPD sehingga tidak ada lagi program kegiatan dalam PPAS maupun APBD yang tidak tercantum dalam RKPD," tandasnya. (R17)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index
Jasa Press Release Jasa Backlink Media Nasional