RENGAT (RIAUSKY.COM) - Dalam rangka untuk mendengar aspirasi dari petani dan asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Provinsi Riau, mengadakan rapat koordinasi (rakor) kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor crude palm oil (CPO) di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Pekanbaru, Selasa (17/5/2022).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar dan dihadiri pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda Riau, serta dengan para petani, asosiasi dan perwakilan pengusaha kelapa sawit serta stakeholder terkait di Provinsi Riau.
Salah satu kepala daerah yang hadir dalam rakor yang membahas tentang kelanjutan nasib para petani kelapa sawit dan pabrik CPO itu adalah Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani Yopi bersama Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Inhu, Faisal Ilahi hadir.
Bupati Rezita menghadiri khusus rapat kordinasi tersebut karena sejauh ini, petani sawit di Inhu pun terdampak parah kondisi harga kelapa sawit yang terus melemah dan merugikan para petani.
Dalam kesempatan tersebut, Gubri menerangkan, dalam pertemuan ini dibahas pula ketidakpastian berkaitan dengan pembeli CPO yang sudah mulai menumpuk di PKS. Hal ini mengakibatkan para petani sulit menjual CPO yang terkumpul, sehingga jika terus menerus ditimbun dikhawatirkan tangki penyimpanan perusahaan penuh.
Selanjutnya, gubernur meminta kepada para bupati untuk membantu para petani swadaya membangun kemitraan bersama dengan PKS. Karena menurutnya, para petani swadaya yang tidak menjalin kerja sama dengan PKS adalah yang banyak terdampak dengan turunnya harga TBS saat ini, karena harga ditentukan oleh pedagang pengumpul atau peron.
Disamping itu, Gubri juga menginginkan para pengusaha sawit di Provinsi Riau untuk bergabung dengan berbagai asosiasi pengusaha sawit di Riau yang pastinya akan mempermudah para pengusaha dalam berkoordinasi dan memperoleh informasi.
Syamsuar menambahkan, ia telah menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk meninjau kembali larangan ekspor CPO. Sehingga diharapkan persoalan ini dapat diatasi.
"Kita tunggu kebijakan pemerintah pusat. Kami dapat informasi Pak Presiden rapat, jadi kita belum bisa berandai. Yang jelas Kapolda, Kejati akan mengawal apa hasil keputusan rapat hari ini. Jangan nanti ada pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, sekaligus menjaga suasana aman dan damai," tutupnya.(R07)
Listrik Indonesia
.jpeg)
