PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kini masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
"Masih dievaluasi provinsi. Kita sudah masukkan ke provinsi dan sekarang masih menunggu jadwal evaluasi," ujar Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru H. Muhammad Jamil, M.Ag M.Si, Kamis (6/10).
Sementara itu untuk APBD Murni tahun anggaran 2023, kata Jamil, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) nya juga telah disampaikan ke DPRD setempat.
"Sekarang komisi-komisi (di DPRD) sudah mulai rapat bersama OPD-OPD untuk membahas program yang ada di OPD. Jadi sudah mulai dibahas, tinggal MoU (KUA-PPAS) saja lagi," ucapnya.
"Jadi tahapannya sekarang masih penyelarasan program dan kegiatan di OPD, kemana penguatannya di 2023. Setelah itu, baru MoU," tutupnya.
Seperti diketahui, APBD-P 2022 telah disahkan pemakaian anggarannya oleh DPRD Pekanbaru sebesar Rp2,521 triliun pada 30 September lalu.
- Otonomi
- Kota Pekanbaru
APBD Perubahan 2022 Tunggu Evaluasi Provinsi
Redaksi
Jumat, 07 Oktober 2022 - 14:04:51 WIB
Sekdako Pekanbaru Muhammad Jamil.
Pilihan Redaksi
IndexUniversitas Abdurrab Launching 'Halala', Body Lotion yang Halal dan Sehat
Tak Terima Nama Dicatut, LLMB Beri PHR Waktu 1 Bulan untuk Beri Penjelasan
Rumah Dinas Bupati Indragiri Hilir Kebanjiran, Ini Penampakannya
Blok Minyak West Kampar di Riau Kini Punya Pengelola Baru
Pengumuman! Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di Riau Diperpanjang
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Otonomi
Percepatan Transformasi Digital, Layanan Publik Diintegrasikan dalam Super App Pekanbaru Aman
Jumat, 17 Juli 2026 - 17:42:50 Wib Otonomi
Agung Ajak Pejabat Kota Sering-sering Gunakan Sepeda Motor
Jumat, 17 Juli 2026 - 15:33:28 Wib Otonomi
Perpres Nomor 37 Tahun 2026 Perluas Cakupan Ekonomi Kreatif Jadi 21 Subsektor
Jumat, 17 Juli 2026 - 12:00:32 Wib Otonomi
Pemkab Bengkalis Buka Peluang Pendapatan Negara Lewat Ekspor Hasil laut dan Perkebunan
Jumat, 17 Juli 2026 - 09:27:15 Wib Otonomi

