PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Kota Pekanbaru meminta Kementerian Sosial untuk kembali melakukan verifikasi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Pekanbaru.
Langkah tersebut dilaksanakan mengingat saat ini, Pemko Pekanbaru banyak membuat program terkait dengan upaya menuntaskan permasalahan kemiskinan, stunting, termasuk juga dengan program jaminan kesehatan bagi warga yang tidak mampu.
Hal tersebut diungkapkan Indra Pomi saat memberi sambutan pada acara Bakti Sosial Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) Provinsi Riau yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Indra Pomi, pihaknya masih menemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
Dia mencontohkan, untuk data stunting. Sebelumnya dilaporkan ada kasus stunting di satu daerah, ternyata kondisi terbarunya sudah tidak lagi stunting.
Indikator permasalahannya, anak tersebut bukan berasal dari keluarga miskin, atau tidak mampun sehingga harusnya datanya sudah berubah.
''Nah, yang menjadi masalah adalah, ada kasus stunting yang disebabkan kemiskinan, tidak jauh dari rumah sebelumnya. Tapi mereka tak menerima bantuan karena tidak terdata pada data penduduk miskin di Kota Pekanbaru,'' ungkap Indra Pomi.
Karena itulah, sebut Indra Pomi, beberapa waktu lalu, Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, dirinya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Abidin, dan jajaran dinas Sosial berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial agar segera dilakukan verifikasi data, sehingga program yang dibuat pemerintah Kota Pekanbaru juga bisa tepat sasaran.
Dia juga menjelaskan bagaimana saat ini Pemko Pekanbaru juga sedang membuat program yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang kaitannya dengan DTKS.
''Kita punya program untuk membayarkan premi kesehatan bagi 10-15 ribu penduduk kota Pekanbaru yang acuannya adalah UHC,'' kata dia.
Untuk itu, lanjut Indra, Pemko juga juga melakukan studi ke sejumlah kota dalam upaya mempertajam fokus dari pelaksanaan program yang berkaitan dengan layanan kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat, salah satunya ke Pemkot Medan, yang jumlah UHC nya jauh lebih besar, yakni berkisar 130 ribu orang.
''Mereka juga mengaku sudah kewalahan dengan besarnya jumlah tersebut,'' ungkap dia. Tapi intinya adalah data penerima program juga harus tepat sasaran,'' ungkap dia.
Pada kesempatan itu, Indra Pomi juga meminta dukungan informasi dari masyarakat terkait kondisi riil di tengah masyarakat yang memang memerlukan dukungan pemerintah.
Pemko Pekanbaru, sebut dia sangat serius untuk menuntaskan persoalan stunting, kemiskinan termasuk juga program pemberian jaminan kesehatan.
Soal jaminan kesehatan kepada masyarakat, dia juga menyebutkan mengapa ada Dokter on Call 24 jam? Tak lepas dari kondisi masyakat yang tinggal jauh dari pusat kota dan kesulitan mengakses layanan kesehatan.
''Tinggal telpon ke operator 112, maka nanti akan ada yang mengkonfirmasi dan dokter akan tiba di pemukiman warga,''ungkap dia.
''Begitu pun warga yang sakit, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter karena belum terkaver jaminan kesehatan. Nanti kita akan konsultasikan kepada Baznas. Belum ada Jaminan kesehatan, kita akan upayakan koordinasi dengan Baznas untuk dibantu kalau memang situasinya sangat memerlukan bantuan. Baznas itu setiap tahun mengumpulkan Rp10 miliar anggaran dari zakat ASN di Kota Pekanbaru dan itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang kesusahan,'' tutup dia.
DTKS adalah data induk yang berisikan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang biasanya dijadikan sebagai data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah.(R05)
Listrik Indonesia
