JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyetujui kebutuhan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sekolah Kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu membuka 534 kebutuhan untuk tahun anggaran 2023.
Sebelumnya sudah disetujui 4.138 kebutuhan dari 7 instansi penyelenggara Sekolah Kedinasan, sehingga total penerimaan sekolah kedinasan tahun ini sebanyak 4.672 orang.
"Pada prinsipnya kami menyetujui kebutuhan praja Sekolah Kedinasan dari IPDN tahun anggaran 2023 untuk mengisi kebutuhan CPNS di Lingkungan instansi pemerintah sebanyak 534," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/3/2023) lalu.
Persetujuan tersebut tertuang dalam surat Nomor: B/675/M.SM.01.00/2023.
Adanya Sekolah Kedinasan ini diharapkan bisa menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas sekaligus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.
"Pemerintah telah mendesain skema kebutuhan ini, dan berharap ke depan kita bisa lahirkan calon-calon ASN yang berdedikasi, kompeten, dan inovatif dalam menyelesaikan problem rakyat," ucap Anas.
Untuk pendaftaran IPDN Kemendagri ini akan dibuka mulai 3 April 2023, melalui sistem seleksi CASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) via situs sscasn.bkn.go.id.
Sementara untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), rencananya dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2023.
Sedangkan jadwal seleksi lanjutan diatur oleh instansi yang menaungi, dalam hal ini Kemendagri.
Anas yang pernah menjabat sebagai Kepala LKPP ini pun mengimbau Kemendagri agar segera menyiapkan dokumen persyaratan, pengumuman pendaftaran, dan persiapan teknis sistem pendaftaran terintegrasi bersama BKN.
Pelaksanaan seleksi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.
Anas kembali menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini digelar secara transparan, objektif, serta tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Tidak ada yang bisa membantu kelulusan peserta selain peserta itu sendiri," pungkasnya.
Sebelumnya, kebutuhan formasi untuk Sekolah Kedinasan terdapat 7 kementerian/lembaga yang mengusulkan. Yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim) total 525 kebutuhan, BPS (Politeknik Statistika STIS) 500 kebutuhan, BSSN (Politeknik Siber dan Sandi Negara) 125 kebutuhan.
Selanjutnya BIN (STIN) sebanyak 400 kebutuhan, Kementerian Keuangan 1.100 kebutuhan, BMKG (Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) 80 kebutuhan, dan Kementerian Perhubungan (22 Sekolah Perhubungan) 1.408 kebutuhan.
Untuk ketujuh instansi ini pendaftaran akan dimulai pada 1 April dan berakhir pada 30 April 2023.(R02)
Listrik Indonesia
