PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Bertujuan hendak mendapatkan informasi lebih terkait pengelolaan program pembangunan, khususnya terkait upaya menciptakan ketahanan pangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat melakukan Studi Konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Pekanbaru, Selasa (11/4/2023) lalu.
Studi konsultasi ini dalam rangka mempelajari tentang teknis pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam upaya menekan laju inflasi serta penyusunan program sinergi antara pemerintah dan DPRD.
Rombongan DPRD Pasaman Barat dipimpin Wakil Ketua DPRD Endra Yama Putra serta Ketua Komisi II Syafridal serta dihadiri 9 orang anggota. Ikut mendampingi Kabag Perekonomian Setdakab Pasaman Barat serta Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat.
Rombongan Komisi II DPRD Pasaman Barat itu disambut langsung Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Ir.Hj.El Syabrina MP didampingi Kabid Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Ismail, Kabid Keamanan dan Konsumsi Pangan Yarnengsih Alam, Analis Ketahanan Pangan Purwati dan beberapa jajaran.
''Kedatangan kami ke Pekanbaru untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program-program unggulan lain yang bisa kami contoh untuk mendukung program kerja Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat. Kami ingin belajar sehingga bisa ikut juga dilaksanakan di Pasaman Barat,''ungkap Endra Yama Putra saat membuka diskusi.
Dalam kesempatan itu, Kadis Ketapang Pekanbaru, I. Hj El Syabrina mengungkapkan, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan memang sangat intens melaksanakan Gerakan Pangan Murah dalam beberapa bulan terakhir.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Ir.Hj El Syabrina menerima kunjungan DPRD dan Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat.
Hal tersebut tidak terlpas dari upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menekan laju inflasi yang sempat melonjak beberapa bulan lalu.
''Alhamdulillah, saat ini, inflasi di Pekanbaru sudah berlangsung stabil, berada di angka 5,4 persen, dan itu sudah cukup jauh turun. Hal tersebut juga berjalan sinergis, dimana, untuk ketersediaan bahan pangan dan harga juga relatif stabil dan tidak ada kelangkaan untuk ketersediaan barang,''ungkap El Syabrina.
Untuk GPM sendiri, sebut El Syabrina, untuk tahun 2023 ini, Disketapang rencananya akan melaksanakan GPM sebanyak 22 kali dan itu mendapat dukungan dari Bapanas.
Namun, untuk program penyediaan pangan yang akan dijual pada GPM, dijelaskan El Syabrina, Disketapang tidak memberikan subsidi.
''Kami di Pekanbaru tidak membuat GPM dengan pola subsidi, melainkan dengan memotong jalur distribusi.Kami bekerja sama dengan Bulog, distributor minyak makan,gula, beras, tepung, daging termasuk dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menyediakan bahan pangan berupa sayuran,''ungkap mantan Asisten II Sekdako Pekanbaru ini.
Dia juga menjelaskan, karena sifatnya tidak subsidi inilah, sebut dia, anggaran untuk pelaksanaan GPM di KOta Pekanbaru relatif murah.
''Kalau subsidi, pastinya bisa sangat besar pembiayaannya,'' ungkap El Syabrina.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru berdiskusi dengan perwakilan DPRD Pasaman Barat.
Dengan memotong jalur distribusi, ternyata beban anggarannya relatif kecil untuk dibebankan kepada APBD. ''Kita cukup membangun komunikasi dengan distributor dan menyediakan sarana angkut saja. Kalau belinya di Pekanbaru kan tidak mahal,''ungkap El Syabrina memaparkan.
Nah, untuk bahan pangan yang berada di luar daerah Pekanbaru, seperti bawang, cabai, kita membangun kerja sama dengan beberapa daerah penghasil, seperti di Tanah Datar.
''Alhamdulillah, sejauh ini hasilnya cukup memuaskan dan tidak terlalu besar biayanya,'' ungkap El Syabrina.
Masih pada kesempatan itu, El Syabrina juga menjelaskan bahwa bahwa pelaksanaan program Disketapang juga tak lepas dari besarnya dukungan teman-teman di DPRD baik dalam penyusunan program tahunan, maupun melalui program Pokok Pikiran.
''Kami juga cukup sangat terbantu dengan adanya program-program ini, karena dengan demikian, ada beberapa kegiatan yang disinergikan yang berkaitan dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat, termasuk penanggulangan serta antisipasi daerah rentan rawan pangan,'' jelas El Syabrina.
''Teman-teman kita di DPRD juga punya banyak informasi dari konstituen dan itu disinergikan melalui kegiatan pada bidang-bidang yang ada. Karena itu, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi sinergi dalam kegiatan ini,'' jelas El Syabrina.
Masukan dari Kadis Ketapang Pekanbaru El Syabrina ini ternyata banyak menggugah jajaran DPRD maupun Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat.
''Selama ini untuk GPM kami memberikan subsidi,sehingga besar biaya yang dibutuhkan lumayan besar. Namun, belajar dari Pekanbaru ini, kami tertarik untuk melaksanakannya di Pasaman Barat, ungkap Sekdis Ketahanan Pangan Pasaman Barat.
Pada kesempatan itu, El Syabrina juga memaparkan tentang sejumlah program unggulan lainnya seperti siCANTIG METAL yang merupakan program pengembangan lahan pertanian terintegrasi yang saat ini masih terus dikembangkan termasuk juga aplikasi siDIVA dan siTANGAN.
Pemanfaatan aplikasi-aplikasi ini, disebutkan El Syabrina juga membantu memetakan kondisi ketahanan pangan daerah berdasarkan tingkat kerentanan yang terpantau secara informasi geospasial.
Ketua Komisi II DPRD Pasaman Barat Syafridal mengaku kalau pihaknya banyak sekali mengambil pengalaman dari Kota Pekanbaru.
''Ya, kami dalam rangka mempelajari mana yang paling baik. Namun, kami melihat ada sinergi yang saling mendukung antara DInas dan DPRD dalam menyusun program pembanguna, khususnya di bidang Ketahanan Pangan ini,'' jelas dia.
DPRD Pasaman Barat, jelas Syafridal mengaku sangat siap untuk bisa bersinergi dalam menunjang program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti yang dilakukan di Dinas KetahananPangan Kota Pekanbaru ini,'' tutup dia.(Advertorial)
Listrik Indonesia
