Wabup Siak Hadiri Kickoff dan Sosialisasi Bimtek DBH Sawit

PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Wakil Bupati Siak Husni Merza menghadiri Kickoff Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan DBH Perkebunan Sawit yang diadakan di Aula Nagara Dana Rakca Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin (25/9/2023). Yang dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazar

Dalam sambutannya peningkatan industri kelapa sawit bisa dilakukan diantaranya adalah peningkatan tata kelola perkebunan termasuk Perijinan dan penyempurnaan data perkebunan, serta pembangunan infrastruktur yang nantinya juga menjadi penunjang mobilitas produk sawit.

Saat ini Pemerintah Pusat sedang melakukan updating pendataan lahan perkebunan kelapa sawit melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) yang dikelola oleh Kementerian Pertanian.

SIPERIBUN bertujuan untuk memperkuat tata kelola perizinan usaha perkebunan yang berbasis data dan bebas korupsi, penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan, serta penguatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga Nasional dan pemerintah daerah di sektor perkebunan. 
Pada akhirnya, ketiga tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di bidang perkebunan dan mengoptimalkan usaha perkebunan sebagai salah satu sektor utama perekonomian nasional.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah di Riau yang menjadi pusat pertumbuhan industri perkelapasawitan di Riau.

Siak juga menjadi salah satu daerah di Riau yang mendapatkan alokasi dana bagi hasil dari kegiatan industri kelapa sawit.

Siak mendapatkan alokasi DBH sebesar Rp27,4 miliar.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia terkait DBH Sawit telah diterbitkan beberapa waktu lalu. PP tersebut tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit.

Di mana dalam pasal 5 PP yang ditetapkan pada 24 Juli 2023, dijelaskan jika DBH Sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 20 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen dan kabupaten kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20 persen.(R08)