PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Kota Pekanbaru diwakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) H. Maisisco bersama jajaran Bulog Regional Riau Kepri dan PT Pos melakukan rapat evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras tahap I dan II, Senin (29/7/2024) sore.
Rapat evaluasi ini dilaksanakan dalam upaya persiapan rencana penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) tahap III yang rencananya akan segera dilakukan pada awal Agustus 2024.
Rapat dipimpin Pemimpin Wilayah Bulog Riau Kepri Ismed Erlando di Kantor Bulog Riau Kepri, dihadiri juga Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Kota Pekanbaru Dinal Husna, juga analis Ketahanan Pangan DPTPH Provinsi Riau Bardanova, Kabid Bappeda Achyar, Asisten Manager Pelayanan Publik Perum Bulog Wilayah Riau Kepri Valdi Wiranata, EGM PT Pos Nola Wahyuni, deputi Niko Riowanto juga Mahdi.
Dalam rapat evaluasi tersebut didapati masih ada permasalahan terkait pendistribusian, khususnya berkaitan dengan penerima yang tidak mengambil beras bantuan pemerintah sebanyak 10 kilogram setiap bulannya tersebut.
Selain itu, rapat tersebut juga berkaitan dengan ketentuan pemerintah bahwa nama penerima juga harus sesuai dengan nomor induk kependudukan.
Kepala Bulog Riau Kepri, Ismed Erlando saat membuka rapat mengungkapkan ada sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian, yakni terkait percepatan penyaluran dan pelaporan juga koordinasi bersama pemerintah di tingkat kelurahan, RT dan RW.
Ismed berharap ke depan, begitu Bapang hendak disalurkan masyarakat sudah siap untuk menerima, sehingga tidak terlalu lama menunggu.
Hal ini memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara transporter dengan perangkat pemerintah di tingkat kelurahan, sehingga dari proses penyaluran hingga kesiapan dukumen kegiatan bisa lebih cepat selesai.
''Apalagi Bapanas sendiri meminta kita untuk setidaknya 5 hari setelah penyaluran dokumen sudah selesai. Jadi, disni kita perlu memperkuat koodinasi, termasuk juga memberikan pemahaman kepada petugas transporter di lapangan terkait langkah-langkah percepatan dan koordinasi tersebut,'' ungkap Ismed.
Kepala DKP Pekanbaru H. Maisisco menjelaskan, bahwa dia bertemu langsung dengan masyarakat yang menerima, dimana ada dua persoalan yang dikeluhkan, yakni informasi tentang jadwal penyaluran yang terlambat diketahui serta jarak tempuh ke lokasi pengambilan yang tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan.
Dijelaskan Maisisco, dalam pertemuan bersama Bapanas beberapa waktu lalu, juga terungkap kalau permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran Bapang ini secara nasional hampir sama.
Karena itulah, sebut dia, dalam penjelasannya, Bapanas mempersilakan kepada tiap-tiap daerah untuk menyusun teknis agar penyaluran bisa cepat terlaksana dan tepat sasaran.
Maisisco menjelaskan, Bapanas, pada prinsipnya tidak mempersoalkan bagaimana teknis terkait dua permasalahan tersebut. Bagaimana masyarakat sudah tahu dan siap untuk bisa menerima sebelum jadwal penyaluran dan tidak terjadi keterlambatan informasi dan warga yang jauh bisa mengambil berasnya di lokasi penyaluran yang lebih dekat.
''Saya kebetulan kan turun langsung dan bertanya kepada warga yang mengambil beras itu, sudah berapa kali menerima, bulan lalu apakah menerima. Mereka mengungkapkan baru ini menerima, karena terlambat mendapatkan informasi. Nah, hal seperti ini kan tidak boleh terjadi, apalagi bila nanti kaitannya namanya digantikan. Karena itulah, solusi teknis bisa diambil untuk memutuskan persoalan ini,'' jelas Maisisco.
Bahkan, untuk percepatan informasi, Maisisco menawarkan agar informasi diberitahukan melalui SMS blasting bekerja sama dengan operator seluler ke nomor ponsel penerima. Hanya saja, memang untuk ini terkendala di mana data penerima tidak mencantumkan nomor HP.
Karena itulah, sebut dia, upaya koordinasi dengan perangkat kelurahan, maupun RT dan RW perlu benar-benar sampai sesuai dengan nama dan alamat penerima.
Sementara itu, terkait dengan kendala dalam jarak tempuh dan biaya yang tidak sebanding dengan lokasi penyaluran, H. Maisisco mengajak Bulog maupun PT Pos untuk bisa melibatkan gudang-gudang yang ada di kelurahan untuk dimanfaatkan.
''Khususnya untuk daerah-daerah yang sangat jauh dan potensial untuk tidak diambil, perlu dilakukan komunikasi dengan kelurahan. Umumnya, punya gudang, permasalahannya adalah gudang yang kondisinya kurang memadai, seperti rusak atau rawan hama tikus. Mungkin Bulog bisa membantu untuk sedikit perbaikannya, sehingga untuk jangka panjang gudang-gudang ini bisa dimanfaatkan untuk penyaluran. '' ungkap dia.
Bapanas, lanjut H. Maisisco memperbolehkan untuk mengatasi kendala rentang transportasi ini menggunakan solusi-solusi, sepanjang tepat dan jelas perencanaannya.
Pada kesempatan itu juga dibahas terkait dengan langkah-langkah untuk perubahan data dengan mengacu pada kondisi riil di lapangan. Mengingat Bantuan Pangan Beras ini penyalurannya juga harus tepat sasaran.
Untuk itulah, dalam waktu dekat, Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda dan Dinas Sosial dan PT Pos Indonesia akan melakukan pertemuan lanjutan dengan mengundang 83 kelurahan.
''Kita harapkan memang seluruh yang datang adalah PIC (person in charge) atau kepala seksi yang berkaitan dengan urusan penyaluran Bapang di tingkat kelurahan, sehingga koordinasinya bisa terus berlanjut untuk penyaluran tahap selanjutnya,'' ungkap Kabid Distribusi Dinal Husna.
Pemerintah pusat sendiri, dari informasi yang diperoleh, sejauh ini masih merencanakan keberlanjutan untuk pnyaluran bantuan pangan beras untuk tahun depan.(*)
.jpeg)
