PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Dalam upaya percepatan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah berupa 10 kilogram untuk warga kurang mampu, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Pekanbaru bersama stake holder terkait, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia mengumpulkan sebanyak 83 lurah.
DKP maupun mitra kerja berharap dukungan dari seluruh kelurahan untuk bisa mendukung penyesuaian terhadap beberapa perubahan yang terjadi dalam petunjuk teknis kegiatan penyaluran Bantuan Pangan beras oleh pemerintah ini.
Salah satunya terkait dengan percepatan waktu penyaluran yakni selama 5 hari yang juga diikuti dengan laporan dokumen pendukung berita acara serah terima penyaluran yang juga ditetapkan selambat-lambatnya 5 hari terhitung hari penyaluran.
''Ya, jadi ini berkaitan dengan beberapa perubahan terhadap pola pelaksanaan kegiatan, dimana Pemerintah melalui Bapanas meminta agar waktu penyaluran dan laporan pelaksanaan kegiatan bisa selesai paling lama 5 hari. Jadi kita perlu melakukan sosialisasi di lapangan, khususnya dengan para lurah,'' ungkap Pemimpin Wilayah Bulog Regional Riau Kepri, Ismed Erlando selepas rapat koordinasi bersama para lurah di aula Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru, Selasa (30/7/2024) siang menjelang sore.
Ismet juga menjelaskan, pertemuan dengan para lurah dan perangkat pendukung di kelurahan ini juga untuk menyaring permasalahan yang masih dihadapi selama pelaksanaan penyaluran tahap I dan II, sehingga, untuk tahap III nantinya tidak lagi terjadi.
''Ya, tadi memang permasalahan yang paling banyak adalah berkaitan dengan rentang penyaluran dari penerima dengan titik penyaluran. Jadi, kita juga sudah komunikasikan dengan transporter, yakni PT Pos Indonesia Pekanbaru untuk menambah titik atau lokasi penyaluran. Bila sebelumnya ada tiga lokasi, untuk tahap III kita akan tambah lokasi penyalurannya, khususnya untuk kelurahan-kelurahan yang jauh,'' lanjut Ismed.
Pada kesempatan itu, PT Pos Indonesia juga memberikan penjelasan terkait dengan mekanisme penggantian data penerima kepada para lurah.
''Perubahan data penerima itu sesuai dengan juknisnya, merupakan kewenangan dari kelurahan. Karena lurah yang tahu siapa warganya yang layak menerima, atau tidak, atau dalam kondisi sudah meninggal dunia, termasuk pindah alamat,'' ungkap Niko Riowanto, Deputi EDM PT Pos Indonesia KCU Pekanbaru saat pemaparan.
''Hanya saja, mekanisme dalam penggantian data penerima ini tetap harus mengacu pada petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Misalnya, siapa yang boleh dilakukan penggantian, siapa yang bisa menggantikan, secara teknis, sudah diatur, dan ada form penggantian yang disediakan,'' ungkap dia.
Deputi EDM PT Pos Indonesia KCU Pekanbaru Niko Riowanto saat menjelaskan perihal juknis penyaluran bantuan pangan beras Tahap III.
Seperti halnya untuk penggantian data bila penerima sudah meninggal dunia, yang paling utama diupayakan adalah keluarga terdekat, seperti istri atau anak, perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, warga miskin yang belum menerima bantuan pemerintah, atau penangguran.
Berkaitan dengan percepatan masa penyaluran beras bantuan pangan pemerintah ini, Niko berharap dukungan dari seluruh lurah yang ada untuk bersama-sama menyosialisasikan rencana penyaluran ini kepada warganya, sehingga warga bisa datang tepat pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan undangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Pekanbaru, Dinal Husna mengungkapkan, target utama dari pertemuan ini adalah mendukung percepatan penyaluran di lapangan.
''Kita berharap dukungan penuh dari kelurahan agar proses penyaluran ini bisa tepat waktu, yakni 5 hari semenjak mulai penyaluran. Karena ini waktunya relatif lebih singkat, tentunya langkah-langkah koordinasi ini kita harapkan bisa membantu,'' ungkap Dinal.
Dinal juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan pemerintah kelurahan se Kota Pekanbaru sejauh ini dalam mendukung pelaksanaan penyaluran bantun pangan beras oleh pemerintah pusat ini.
Bulog sendiri merencanakan mulai melakukan penyaluran bantuan pangan beras tahap III pada awal Agustus 2024 ini.
Adapun untuk Kota Pekanbaru, ada tak kurang dari 17.112 kepala keluarga calon penerima manfaat (KPM) dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram ini.
Jumlah ini bertambah sebanyak 12 nama dari sebelumnya yakni 17.100 KPM berdasarkan data P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK.
Selain jajaran Dinas Ketahanan Pangan, tampak hadir pada rapat koordinasi ini perwakilan Dinas Sosial Pekanbaru, Bappeda, TKSK Pekanbaru, jajaran Bulog Riau Kepri, PT Pos Indonesia, juga para kepala seksi kesejahteraan sosial di tiap-tiap kelurahan. (R04)
Listrik Indonesia
.jpeg)
