SELATPANJANG (RIAUSKY.COM)- Kabupaten Kepulauan Meranti boleh punya APBD kecil. Namun, kabupaten ini menjadi satu-satunya dareah di Provinsi Riau tanpa tunggakan pembayaran iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.
Bahkan, untuk tahun 2025, seluruh kebutuhan iuran telah dianggarkan untuk 12 bulan penuh.
“Ini menunjukkan komitmen luar biasa dari Pemkab Meranti. Kami harap kolaborasi ini terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan yang adil dan merata,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Bernat Sibarani saat pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan Utama Semester I Tahun 2025.
Kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti pada Kamis (13/3/2025) itu, bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Meranti.
Bernat Sibarani, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung program JKN. Ia menyebut, forum itu merupakan agenda rutin yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan JKN dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan daerah.
“Kami ingin mengetahui langsung tantangan yang dihadapi dalam implementasi JKN, sekaligus membahas langkah strategis untuk menjamin kelangsungan program ini ke depan,” ungkap Bernat.
Dari sisi cakupan kepesertaan, Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan angka partisipasi lebih dari 98 persen. Capaian ini dinilai sebagai hasil kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Namun demikian, Bernat mengingatkan bahwa saat ini terdapat tren penurunan jumlah peserta dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat, khususnya kategori BPIHT. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena mayoritas peserta JKN di Meranti berasal dari segmen tersebut.
“Jika tren ini tidak ditangani dengan baik, maka berisiko menurunkan akses layanan kesehatan masyarakat yang selama ini ditanggung oleh negara,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Supriyanto, yang mewakili Bupati, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program JKN.
Khususnya dalam hal peningkatan kepesertaan serta pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Masih terdapat sekitar 16 ribu data peserta yang perlu disempurnakan. Saat ini sedang ditangani Dinas Sosial, namun tentu memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Bambang menyoroti rendahnya pemanfaatan mobil JKN di wilayah Meranti yang baru mencapai sekitar 10 persen.
Untuk itu, Pemkab Meranti akan mengintensifkan sosialisasi, memperkuat alokasi pembiayaan melalui dana kesehatan daerah, serta melibatkan kepala desa dalam optimalisasi penggunaan mobil layanan tersebut.
Ia menambahkan, partisipasi aparatur desa dalam program JKN juga menjadi perhatian serius. Namun, masih banyak desa yang belum menganggarkan iuran karena keterbatasan anggaran.
“Kami akan mencari solusi pembiayaan agar aparatur desa dapat menjadi peserta aktif JKN. Ini bagian dari perlindungan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada perangkatnya,” tegasnya.
Bambang juga menyampaikan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen untuk mengalokasikan minimal 25 persen dana sektor kesehatan guna mendukung program JKN.
Alokasi tersebut mencakup pembiayaan jaminan kesehatan serta dukungan operasional lainnya.
“Kami berharap forum ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan demi terwujudnya layanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan,” tambahnya.(R21)
Listrik Indonesia
