PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Panitia Khusus (Pansus) D DPRD Kabupaten Rokan Hilir terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ketahanan Pangan melakukan kunjungan konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
Kunjungan konsultasi ini dilakukan karena Pekanbaru dinilai sebagai salah satu daerah di Riau dengan kompleksitas permasalahan berkaitan dengan pangan, namun dinilai paling siap dan paling banyak membuat terobosan dalam berhasil dalam mengendalikan persoalan pangan, wlaau pun bukan sebagai daerah produsen pangan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus D DPRD Rokan Hilir, Edison saat pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, H. Maisisco yang juga dihadiri Sekretaris DKP Adi Lesmana, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinal Husna, juga Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Yarnengsih Alam.
Edison di awal penjelasannya tidak menafikan, memang ada perbedaan antara Pekanbaru dan Rokan Hilir. Salah satunya, Rokan Hilir merupakan salah satu daerah sentra pertanian, seperti beras, sementara Pekanbaru merupakan daerah yang mendatangkan beras dari luar.
Namun, situasi itu menjadi penting dalam rencana penyusunan Ranperda Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir, karena permasalahan pangan ini meliputi banyak aspek, tidak hanya produksi, namun juga dalam memastikan ketersediaan, penyaluran hingga keamanan.
Menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Pansus Ranperda Ketahanan Pangan DPRD ROkan Hilir ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan H. Maisisco menjelaskan dengan lugas sejumlah langkah yang dilakukan dalam upaya memastikan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru.
Dia menjelaskan, Pekanbaru memang belum memiliki Perda tentang Ketahanan Pangan. Namun, beberapa langkah terkait persoalan pangan sudah diambil sebagai solusi untuk persoalan pangan, salah satunya melalui Perwako maupun surat edaran.
Sebagai wilayah perkotaan, dimana ketersediaan lahan terbatas, Pekanbaru, jelas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pekanabru H. Maisisco, baru mampu memenuhi sekitar 23 persen dari produksi pangan untuk kebutuhan daerah. Sisanya didatangkan dari daerah-daerah lain di sekitar dengan pola kerja sama antar daerah.
Dijelaskan Maisisco, dikarenakan situasi itu, Pemko Pekanbaru melalui DKP membuka banyak sekali kerja sama antar daerah (KAD), sehingga tidak menyebabkan ketergantungan terhadap satu daerah saja.
''Kita kerja sama dengan petani di Sumbar, Sumut, Brebes, bahkan hingga NTT untuk memastikan seluruh komoditas pangan tercukupi. Sehingga ketika terjadi gangguan dalam rantai pasok di satu kawasan, kita bisa mendatangkan dari daerah lain. Targetnya, pasokan untuk Kota Pekanbaru terpenuhi dan tidak menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan dalam waktu lama,'' kata Maisisco.
Selain itu, menjawab pertanyaan anggota Pansus DPRD Rohil lainnya terkait program pemberdayaan, Maisisco menjelaskan kalau DKP Pekanbaru juga membina para petani melalui Kelompok Wanita Tani, ibu rumah tangga, juga lingkungan.
''Kita punya program pangan lestari, yang kegiatan itu dibantu melalui penyediaan sarana produksi pertanian (Saprodi) yang diberikan kepada kelompok dengan jumlah anggota berkisar 20-30 orang, dan itu akan membantu mengatasi kendala ketersediaan ketika terjadi lonjakan dan bisa memenuhi pebutuhan masyarakat di sekitar area kerja kelompok,'' kata Maisisco.
Masih dalam aspek ketersediaan, DKP Pekanbaru juga melakukan kerja sama dengan banyak pihak untuk bisa memastikan pangan bisa didapatkan masyarakat dengan mudah dan harga yang terjangkau.
''Ini penting dalam upaya mengendalikan inflasi. Disini kami secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dimana sumber pembiayaannya berasal dari kerja sama dengan beberapa stake holder terkait seperti Bank Indonesia, PTPN IV Palm Co dan beberapa pihak lainnya,'' ungkap Maisisco.
Kegiatan ini pastinya memerlukan biaya yang besar, namun, dengan kerja sama dan koordinasi positif yang selalu dibangun bersama Bank Indonesia, termasuk bersama Bulog dan Pemerintah Provinsi Riau, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan pangan murah ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
Selain GPM, Maisisco juga menjelaskan, untuk membantu masyarakat di daerah rentan rawan pangan, di perbatasan dan pinggira kota, DKP pekanbaru juga menurunkan Mobil Pak AMAN yang merupakan fasilitas pangan keliling dengan aneka komoditas pangan yang disediakan seperta beras, gula, minyakg goreng, telur, hingga cabai dan bawang juga telur.
Upaya ini mendapat respon luar biasa dari masyarakat, karena harganya yang murah dan kualutasnya yang di atas rata-rata.
Maisisco tidak menafikan diperlukan anggaran yang tidak kecil dalam memastikan permasalahan pangan ini bisa secara tetap berjalan, apalagi saat ini, Pangan menjadi salah satu sektor prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto lewat program swasembada pangan dan makan bergizi gratis.
Kebutuhan bahan pangan yang banyak dalam mendukung program-program itu mengharuskan kegiatan pembinaan kepada kelompok masyarakat dalam menanam di pekarangan menjadi sangat penting.
''Karena kita tidak mungkin mengandalkan seluruh komoditas yang didatangkan dari luar daerah, supaya roda perekonomian juga bisa berputar di daerah,'' kata dia.
Maisisco juga menjelaskan perihal perlunya membangun koordinasi yang baik bersama Badan Pusat Statistik dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
''Mungkin Rohil belum masuk dalam daerah yang dipantau indeks harga konsumen (IHK). Namun, kondisi harga pangan di Pekanbaru, Dumai, kampar dan Tembilahan menjadi barometer dalam pengendalian inflasi,'' imbuh Maisisco.
Karena itulah, sinergi bersama BPS menjadi sangat penting, minimal untuk bisa memberikan gambaran riil terhadap potensi inflasi yang terekam di tengah masyarakat.
''Kami sangat terbantu dengan peran dari teman-teman BPS yang terus mendampingi sehingga, langkah-langkah pengendalian inflasi bisa dilakukan lebih awal,'' kata dia.
Sementara itu, terkait cadangan beras pemerintah daerah (CBPD), Maisisco juga menjelaskan memang ada regulasi yang perlu dipenuhi sebelum pemerintah melakukan penyaluran CBPD ke masyarakat terdampak.
''Harus ada keputusan tentang kedaruratan yang terjadi, selain itu harus ada rekomendasi dari instansi terkait seperti BMKG terkait kedaruratan, serta yang utama adalah ketepatan data penerima bantuan by nama by adress yang datanya keluar dari RT dan RW serta terverifikasi di tingkat kelurahan dan kecamatan,'' kata dia.
Pekanbaru sendiri, diakui Maisisco jugamemiliki CBPD yang disimpan di gudang Bulog.
Menutup kunjungan, rombongan Pansus DPRD Rokan Hilir ini juga diajak untuk berkunjung ke Kios Pangan Puan Berseri yang juga menjadi salah satu solusi bagi warga untuk berbelanja pangan harian yang terletak di Jalan Cut Nyak Dhien Pekanbaru.
Para anggota DPRD Rohil ini juga diperlihatkan dengan komoditas beras hasil KAD dengan salah satu pelaku usaha di Payakumbuh, Sumbar dalam bentuk beras anak daro yang dikemas menjadi beras Anak Daro Puan berseri juga telur yang rutin didatangkan untuk suplai kebutuhan kios, GPM maupun layanan Mobil Pak AMAN.(R04)
Listrik Indonesia
