PEKANBARU (RIAUSKYCOM) - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid mendukung berdirinya sekolah rakyat yang menjadi salah satu program pemerintah pusat.
Dia pun menegaskan bahwa Provinsi Riau siap mendukung penuh dan melaksanakan program tersebut secepatnya. Dan gedung bekas asrama haji Riau di belakang gedung DPRD-RS Awal Bros akan digunakan sebagai pusat kegiatan pembelajaran ini.
Tak kurang dari 300-500 siswa bisa dididik di fasilitas pendidikan yang nantinya akan digarap bersama antara Kementerian Sosial dan kementerian Pendidikan ini.
Menurutnya, kesiapan tidak hanya berada di level provinsi, tetapi juga sudah mencakup seluruh kabupaten dan kota di Riau. “Sekolah Rakyat provinsi sudah siap, dan kabupaten/kota juga sudah siap,” kata Wahid di Pekanbaru, Kamis (17/4/2025).
Ia menargetkan agar tahun ini sudah ada murid yang diterima di Sekolah Rakyat. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk tidak menunda pelaksanaan program ini meskipun masih dalam tahap pembangunan fasilitas.
"Di provinsi saya usahakan tahun ini sudah bisa menerima murid," ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Wahid menyebutkan bahwa pihaknya akan memanfaatkan gedung Asrama Haji yang terletak di belakang kantor DPRD Riau. Nantinya, asrama tersebut mampu menampung sekitar 300 hingga 500 murid
"Skemanya memakai asrama haji yang ada di belakang kantor DPRD. Kapasitasnya bisa 300-500," jelasnya.
Program Sekolah Rakyat ini akan mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. “Yang diterima mulai SD, SMP, sampai SMA,” ucap Gubri.
Wahid ungkapkan, awalnya, Pemprov Riau berencana untuk memanfaatkan fasilitas ruangan di Pesantren Teknologi Riau sebagai lokasi sementara. Namun rencana tersebut urung dilakukan karena masih adanya aktivitas pendidikan reguler dilokasi tersebut.
Sebagai gantinya, ia mengambil inisiatif untuk menggunakan ruang kelas baru di Asrama Haji yang dinilai lebih siap digunakan. Ini menjadi solusi cepat sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang dijadwalkan rampung tahun depan.
“Karena bangunannya tahun depan, tapi kita harus menerima muridnya tahun ini,” kata Gubri menegaskan urgensi pelaksanaan program ini.
Langkah ini diambil agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat segera merasakan manfaat dari program pendidikan inklusif ini. Untuk mekanisme seleksi, Wahid menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial.
Kementerian tersebut memang telah ditunjuk secara langsung oleh Presiden RI untuk mengurusi proses seleksi khusus bagi masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program ini. "Penyeleksiannya kita serahkan kepada Kementerian Sosial yang dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden RI khusus untuk masyarakat miskin," tutupnya.(R03)
Listrik Indonesia
