PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) melaksanaan Rapat Koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Rakor dilaksanakan di aula Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau, Kamis (3/7/2025).
Rapat ini menghadirkan puluhan distributor dan pelaku usaha pangan yang ada di Kota Pekanbaru.
Asisten II Sekdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhud yang membuka Rakor menjelaskan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, khususnya di Kota Pekanbaru.
Dikatakan Ingot, koordinasi bersama pelaku usaha ini saat ini penting, karena saat ini, setiap minggu pemerintah melalui Kementerian Dalam negeri dan melibatkan seluruh stake holder, baik kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan melakukan rapat untuk memastikan permasalahan stok dan ketersediaan pangan dalam rangka mengendalikan inflasi.
Ini mengingat, sektor pangan saat ini menjadi salah satu hal utama yang menjadi prioritas pemerintah. Karena itulah, semua hal yang berkaitan dengan pangan, bukan saja dalam kaitannya tentang stok dan ketersediaan, bahkan kualitas dan keamanannya pun menjadi perhatian bagi pemerintah.
Dalam konteks ini, sebut ingot, pemerintah tidak bermaksud mengintervensi, namun, sebagai pengelola regulasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pangan.
''Dalam hal ini, kita berdiri sejajar, dimana pemerintah mengatur regulasinya, pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang ada,'' kata dia.
Mengapa data stok dan ketersediaan menjadi penting, karena, dalam sektor pangan ada beberapa komoditas utama yang pemasarannya di tengah masyarakat yang sudah diatur dalam regulasi tersebut dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET).
''Karena dia sudah diatur, tentunya perlu ada kesamaan dalam memandang kebijakan terhadap harga pangan, sehingga tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat,'' ungkap dia.
Ingot mencontohkan pada komoditas pada beras, minyak goreng, dan beberapa lainnya, sudah ada regulasi dan disanalah peran dari pemerintah memastikan stok dan ketersediaan. Sehingga, bila terjadi gejolak harga, bisa langsung diambil langkah-langkah yang efektif dan terukur.
Ingot juga menjelaskan, bahwa, dalam praktik pasar, semua pihak juga ingin mendapatkan nilai terbaik.
''Misalnya cabai, kalau harganya terlalu murah, kasihan dengan petani kita. Semuanya ingin mendapatkan untung, bukan cuma masyarakat selaku pembeli, dengan harga yang murah, namun juga distributor dan petani. Kalau harganya seperti saat ini, diman harga cabai cuma Rp22.000, kasihan petani kita,'' jelas Ingot lebih jauh.
Sementara itu, Kepala DInas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, H. Maisisco menyebutkan, Rakor ini dilaksanakan dalam upaya mendukung perciptanya ketahanan pangn yang baik di Kota Pekanbaru.
''Sebagaimana kita ketahui, Pekanbaru bukanlah sentra produksi. Pekanbaru tergantung pasokan bahan pangan dari daerah-daerah lain. Karena itulah, pemerintah perlu melakukan kalkulasi membuat prognosa yang tepat terhadap kondisi ketersediaan pangan khususnya pangan strategis,'' ungkap H. Maisisco.
''Karena itulah, para pelaku usaha pangan yang ada di Pekanbaru diundang untuk bisa bersinergi, sehingga bisa didapatkan data-data yang akurat tentang stok dan ketersediaan pangan,'' jelas dia.
Ada tiga aspek yang ingin dicapai dari Rakor ini, yang pertama adalah meningkatkan komunikasi di semua rantai pasok khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok di Pekanbaru.
Kedua, mendapatkan kondisi terkini terkait dengan stok, ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis dalam rangka penyusunan neraca pangan.
Neraca ini kita sangat butuhkan supaya kita tahu tentang kondisi dan membuat strategi menyeimbangkan antara kebutuhan dengan ketersediaan bahan pangan.
Ketiga, sebut Maisisco, kegiatan ini diharapkan bisa mendukung hadirnya sistim pelaporan data yang tepat, akurat, tepat waktu dan berkelanjutan serta keempat mendorong keterlibatan pelaku usaha pangan dalam mendorong terciptanya distribusi pangan yang stabil dalam harga pangan serta kelima menyusun strategi bersama dalam menciptakan sistim pangan yang tangguh, efektif dan mandiri di kota Pekanbaru.
Karena itulah, sebut Maisisco, dia berharap, seluruh pelaku usaha pangan yang hadir pada hari ini dapat bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang ingin dicapai tersebut.
Pangan Komponen Paling Berpengaruh Terhadap Inflasi
Sementara itu, Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Riau, Sudiro Pambudi, mengharapkan sinergi yang dihasilkan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi ini bisa menghasilkan komitmen bersama untuk menghasilkan informasi yang benar-benar valid terhadap kondisi stok, ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Pekanbaru.
Mengapa hal ini penting bagi pemerintah, termasuk Bank Indonesia, dijelaskan Sudiro itu tak lepas dari fakta bahwa saat ini, harga pangan menjadi komponen yang paling berpengaruh terhadap inflasi yang terjadi di tanah air.
''Nah, karena itu juga, kalau kondisi stok, ketersediaan dan kebutuhan itu bisa didata dengan baik, pemerintah bisa melakukan atau mengambil langkah-langkah untuk menciptakan stabilitas harga dan inflasi, khususnya di daerah,'' jelas dia.
Pemerintah tidak menekankan bahwa inflasi itu harus O, atau minus. Karena kalau sudah seperti itu, artinya kita sudah deflasi, itu juga bukan hal yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah sudah punya standar baku untuk angka inflasi 2,5 plus minus 1.
''Deflasi juga tidak baik karena, juga akan berdampak terhadap sektor produksi. Karena itulah, dengan data yang dihasilkan dari para pelaku usaha yang hadir saat ini, kita bisa bersama-sama menjaga inflasi dalam batas yang sewajarnya,'' kata dia.
Dan data itu, kata dia, bisa dihimpun dalam neraca pangan yang seakurat mungkin, baik itu berapa besar pasokannya, berapa besar ketersediaannya dan berapa besar pula kebutuhannya.
Ikut sebagai nara sumber dalam forum diskusi yang dipimpin Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinal Husna ini, Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Pekanbaru Ipda Haby Chefrianto yang pada kesempatan itu menekankan seputar sinergi serta kepastian hukum dalam penegakan Undang-undang terkait pangan dan keamanan konsumen.(R04)
Listrik Indonesia
