PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Tahun 2017 nanti, pemekaran 25 kelurahan akan dilakukan, beriringan dengan terbitnya Perda. Selanjutnya, Pemko Pekanbaru akan menunjuk lurah baru.
Namun berbeda dengan penunjukan lurah sebelumnya. Penunjukkan 25 lurah tersebut tanpa melalui proses assessment.
Menurut Sekko Pekanbaru, M Noer MBS, tidak dilakukan assessment karena tidak ingin harus kerja dua kali akibat perubahan regulasi saat ini. Meski begitu, untuk tahap awal kemungkinan lurah akan diisi oleh Plt.
"Tahap awal kemungkinan kami akan tunjuk Plt sebelum bagan struktur organisasi kelurahan sudah selesai. Setelah mutasi selesai, selanjutnya kami akan menunjuk lurah devinitif tanpa proses assessment agar tidak panjang prosesnya. Tapi tetap, tahap awal ini bagaimana menyelesaikan mutasi yang tak kunjung diberikan izin kemendagri ini," terang M Noer, pada Kamis, 22 September 2016.
Disebutkan M Noer, setelah perda diterbitkan, Pemko Pekanbaru sedang menyusun administrasi terkait daerah baru dari pemekaran.Mulai dari tapal batas, kawasan yang masuk didalamnya, hingga struktur organisasinya.
Khusus untuk penyusunan perangkat kelurahan, sebelumnya melalui Bagian Pemerintahan Setdako Pekanbaru sudah menyatakan akan mendistribusikan sebagian Tenaga Harian Lepas (THL) di bagian umum menjadi staf kantor lurah yang baru.
Namun untuk ASN akan dimintai izin kepada pimpinan satker terkait. M Noer juga menyatakan, kemungkinan pelaksanan pemekaran secara utuh baru akan dilakukan setelah pilkada Februari 2017 akan datang.
"Proses masih dilaksanakan karena tidak mudah mempersiapkan bagan organisasi di kelurahan baru ini. Tentu akan ada perubahan-perubahan terutama dalam hal administrasi kependudukan dan lainnya. Makanya, target awal kami persiapan supaya kelurahan tidak keteteran saat benar-benar sudah melayani masyarakat," jelasnya mengakhiri. (R05)
Listrik Indonesia
