BENGKALIS (RIAUSKY.COM) - Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bengkalis kecewa dengan sikap DPRD Bengkalis yang tidak mengeluarkan rekomendasi resmi terkait penutupan sementara usaha waralaba Indomaret dan Alfamart.
"Pada saat hearing dengan Pemkab Bengkalis dan manajemen Indomaret, DPRD Bengkalis melalui lintas komisi sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara usaha toko modern Indomaret dan Alfamart diseluruh kabupaten Bengkalis sampai mereka memiliki izin resmi. Kita mendapat kabar bahwa hasil hearing itu ternyata tidak ditindaklanjuti melalui rekomendasi resmi DPRD sebagai institusi resmi Negara," ungkap Ketua LPKSM Bengkalis Fadli Syarifudin, Rabu, 12 April 2017.
Menurutnya, DPRD Bengkalis harus konsisten dengan keputusan mereka dengan menuangkan rekomendasi resmi untuk ditindaklanjuti oleh eksekutif, berupa tindakan penutupan terhadap seluruh gerai kedua merek itu.
Apalagi kehadiran Indomaret dan Alafamrt dipastikan kemudian hari akan menganggu perekonomian pelaku usaha kecil dan menengah, karena pelaku usaha menengah kebawah pasti akan kalah bersiang.
Disisi lain kata Fadli, DPRD Bengkalis tidak hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara, melainkan juga mengeluarkan rekomendasi supaya diterbitkannya regulasi tentang usaha-usaha waralaba dalam skala besar di kabupaten Bengkalis, berupa Peraturan Bupati (Perbup).
"Kehadiran Indomaret dan Alfamart yang tumbuh seperti jamur di musim hujan ini, jelas menampar wibawa penyelenggaran di Negeri Junjungan ini. Karena penyelenggara negara kalah dengan pemodal yang notabene pengusaha swasta," ujar Fadli mengibaratkan.
Ia juga menambahkan bahwa, tidak seharusnya pemerintah takut dengan swasta, selagi ada aturan yang mengatur dan tidak bertentangan dengan hukum formal. Malahan kedua usaha waralaba itu terkesan lebih hebat dari Pemkab dan DPRD Bengkalis, karena mereka berani beroperasi tanpa izin sama sekali dan tak tersentuh siapapun. (R14/Bo)
Listrik Indonesia
