PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau meminta pemerintah agar tidak berharap banyak dengan dana bagi hasil ssumber daya alam bidang minyak bumi dan gas (DBH migas), meski Riau adalah salah satu provinsi penyumbang migas terbesar di Indonesia.
Wakil Ketua Kadin Riau Viator Butarbutar mengatakan DBH sektor Migas akan terus berkurang disertai turunnya harga minyak dunia. Menurutnya, pemerintah pusat bisa memangkas DBH lebih dari yang diperkirakan. Kadin meminta Riau meningkatkan sumber pendapatan lain
“Pemerintah perlu menggali sumber-sumber pendapatan lain untuk menutupi kekurangan itu,” katanya seperti dimuat Bisnis.
Pemerintah pusat memangkas anggaran DBH migas Rp979 miliar yang akan dicantumkan dalam APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2015. Semula dana DBH sebesar Rp4,106 dan kini menjadi Rp3,127 triliun.
Sumber-sumber pendapatan lain yang dimaksud seperti pajak alat berat dan sebagainya. Karena menurut Viator, pemerintah masih belum mengoptimalkan pemungutan pajak daerah ataupun retribusi dari sektor lain.
“Pemerintah perlu memperbaiki struktur ekonomi dalam penarikan pajak dan retribusi,” katanya.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman Pemprov Riau sedang menimbang-nimbang program kerja mana yang akan dievaluasi untuk dibatalkan atau diagendakan untuk menutupi kekurangan itu.
"Awalnya, harga minyak dunia pada posisi US$ 105 per barel. Namun, harga minyak dunia turun pada level USD 70 per barel. Ini berimbas pada pengurangan DBH," kata Andi Rachman, beberapa waktu lalu.
Selain mengevaluasi program kerja, pemprov juga sigap menambal kekurangan anggaran dengan cara memaksimalkan sektor yang selama ini belum tergarap maksimal.
Untuk sektor ini, pemprov meminta kepada Dinas Pendapatan agar melakukan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi, yang ujungnya menambah pemasukan daerah dari sektor tersebut. (R02)
Listrik Indonesia
