PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah belajar cara mengoprasikan aplikasi elektronik Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (e-LPPD) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Pemkab Karanganyar ingin ke depan, cara pengoperasian aplikasi e-LPPD yang didapat dari kegiatan studi banding ke Pemprov Riau ini agar bisa lebih mempermudah pengisian elemen data nantinya.
"Semoga melalui studi pengalaman ini bisa memberikan tambahan ilmu dan manfaat tentang pemanfaatan aplikasi e-LPPD," kata Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harofie, usai menerima studi banding Pemkab Karanganyar di ruang melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (20/12/17).
Dijelaskan Ahmad Syah, penyusunan LPPD merupakan salah satu kewajiban seorang kepala daerah yang harus dipenuhi. Sebab, hal ini merupakan fase penting dalam siklus pemerintahan daerah.
"LPPD ini merupakan dasar evaluasi pemerintah terhadap penilaian kinerja pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah," ujarnya.
Untuk diketahui bersama, sambungnya, LPPD ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat 1 bahwa LPPD merupakan kewajiban kepala daerah dan juga Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah.
"Oleh sebab itu ada kiat dalam menyusun LPPD. Pemeritah provinsi dan OPD harus semakin terampil dalam menyusun LPPD, disamping untuk akuntable harus akurat dan juga tepat waktu," sebutnya.
Tentu dalam pelaksanaannya, jelas Ahmad, terdapat hambatan dan kendala dalam mengimplementasikan aplikasi e-LPPD tersebut. Akan tetapi, Pemprov Riau terus berupaya memberikan keakurasian dalam penginputan LPPD.
"Kita terus melakukan terobosan dalam penggunaan aplikasi e-LPPD sehingga berjalan dengan baik. Dan kunjungan ini juga menjadi motivasi dan cambuk bagi Riau untuk terus memperbaiki dan meberikan manfaat bagi pemda kabupaten lainnya," dia mengakhiri. (*)
Listrik Indonesia
