PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Karena terbelit masalah keuangan, Pemprov Riau berencana mengambil keputusan pemberhentikan ribuan tenaga honorernya.
Namun, rencana tersebut bakal mendapat tantangan dari DPRD Riau. Pasalnya, kebijakan tersebut harusnya tidak terjadi andai saja pemerintah mendengarkan masukan DPRD untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah.
Untuk itu juga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau akan meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan kajian, jika ingin merumahkan pegawai honorer. Jangan hanya karena kondisi keuangan mendesak, banyak honorer yang menjadi korban.
Sehingga hal itu berdampak kepada kondisi sosial ekonomi, seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman, Sabtu (1/9.2018) siang.
“Kami akan segera meminta penjelasan pemprov. Soal bagaimana mekanisme, jumlah honorer yang dirumahkan. Dalam waktu dekat akan kami panggil dan minta penjelasan,” kata Taufik sebagaimana dilaporkan riaupos.
Ia menuturkan, sejak jauh hari DPRD telah mengingatkan pemprov untuk lebih kreatif dalam mencari pendapatan. Namun, hal itu tak pernah dilaksanakan. Sehingga ketika kondisi keuangan mendesak seperti saat ini, baru mencari jalan untuk antisipasi persoalan keuangan.
“Sejak jauh-jauh hari DPRD sudah mengingatkan. Bahkan kawan-kawan di komisi terkait juga sudah memberi masukan, tapi tidak pernah didengar. Sekarang panik dengan kondisi keuangan. Jangan honorer yang jadi tumbal,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk memutus hubungan kerja dengan seseorang tidak bisa seenaknya. Meski hanya berstatus honorer, pemprov, dikatakan dia tetap harus manusiawi. Karena di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, hal negatif bisa saja mencuat. Karena diputuskan tanpa ada perhitungan yang matang.
“Makanya dalam waktu kami akan segera panggil pemprov soal ini. Kami juga akan berupaya meminta pemprov untuk cari alternatif lain,” pungkasnya.(R06/rpg)
