Ditegur, Ketum PBNU Said Aqil Bilang: Saya Bukan Bawahan MUI, Jangan Perintah-Perintah!

Ditegur,  Ketum PBNU Said Aqil Bilang: Saya Bukan Bawahan MUI, Jangan Perintah-Perintah!
Said Aqil Siradj dalam acara harlah ke-73 Muslimat NU di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (27/1). Said Aqil Siradj punya hubungan politik dengan Joko Widodo.

JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj beberapa waktu belakangan terus mengeluarkan statemen tidak lazim dalam kerangka hubungan keumatan. 

Salah satunya terkait dengan pernyataan bahwa imam masjid hingga khatib harus dari NU dan di luar itu salah semua.

Sikap Said Aqil Siradj itu pun langsung memantik sikap para pemuka agama Islam yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia. 

Sekjen MUI sekaligus tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas, meminta Ketum PBNU Said Aqil menarik ucapannya mengenai imam masjid hingga khatib harus dari NU. 

Tapi, bukannya melakukan introspeksi, Said Aqil kembali mengeluarkan pernyataan yang kurang bijak dalam level sebagai seorang pemimpin ormas besar keagamaan.

Dengan tegas Said Aqil menolak permintaan Anwar sebab menurutnya NU tidak berada di bawah struktural kepengurusan MUI.

"Sekjen majelis ulama meminta saya mencabut ungkapan saya kemarin, bahwa kalau bukan NU salah semua. Saya NU, bukan bawahan majelis ulama. NU bukan bawahan majelis ulama, bukan. Nggak ada hak perintah-perintah saya," kata Said dalam sambutannya dalam acara Rakornas LDNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

Menurut Said, Anwar tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dirinya. Dia mengaku nekat dan menegaskan tidak takut kepada siapapun.

"Sekali lagi kaya saya gitu lo nekat, Ketua PBNU nggak boleh takut sama siapapun, saya tidak takut. Kecuali sama istri saya... (disambut gelak tawa), itu pun kadang-kadang," ujarnya.

Anwar Abbas sebelumnya menyesalkan pernyataan Said Aqil terkait imam masjid hingga khatib harus dari NU jika tidak maka salah semua. Anwar menilai pernyataan tersebut tak mencerminkan akal sehat.

"Imbauan terhadap Said Aqil Sirodj untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan umat. Pernyataan KH Said Aqil Sirodj yang menyatakan bahwa imam masjid, khatib, KUA, menteri agama, harus dari NU kalau dipegang selain NU salah semua, jelas sangat kita sesalkan," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (28/1/2019). 

"Pernyataan ini jelas tidak mencerminkan akal sehat. Saya yakin pernyataan ini adalah pernyataan dan sikap pribadi dari Said Aqil Sirodj dan bukanlah sikap dari NU. Karena kalau ini juga menjadi sikap NU maka negeri ini akan ada dalam bahaya," tuturnya.

Anwar Abbas pun meminta Said Aqil menarik ucapannya karena mengancam persatuan dan kesatuan umat. Anwar pun mencontohkan bagaimana mantan Waketum PBNU Slamet Effendi Yusuf yang aktif di MUI sangat menjunjung tinggi persatuan. 

"MUI kata beliau tidak boleh hanya diisi oleh satu dua ormas saja tapi dia harus mencerminkan kebhinnekaan umat. Kita harus usahakan agar elemen-elemen umat terwakili dalam MUI ini. Oleh karena itu dalam melengkapi pengurus-pengurus MUI terutama untuk komisi-komisi badan dan lembaga yang ada di MUI," ujarnya.

Ketum PBNU Said Aqil Sirodj sebelumnya sempat membahas soal imam masjid hingga pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) seharusnya dari NU. Menurutnya, jika bukan NU, maka salah semua. 

Pernyataan tersebut disampaikan Said Aqil di tengah-tengah massa acara harlah ke-73 Muslimat NU di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (27/1). Said Aqil ingin para kader NU berperan di segala bidang. 

"Agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa? Peran syuhudan diniyan, peran agama. Harus kita pegang. Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Pak Menteri Agama, harus dari NU, kalau dipegang selain NU salah semua," ujar Said Aqil disambut tepuk tangan muslimat NU yang hadir.

Said mengatakan selama ini kader NU memang telah berperan banyak di tengah masyarakat. Namun ada satu peran yang belum dilakukan, yakni syuhudan syiasyah atau peran politik.(R04)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index
Jasa Press Release Jasa Backlink Media Nasional