RIAUSKY.COM - Beredarnya rilis larangan salat Jumat oleh Takmir Masjid Agung Semarang KH. Hanief Ismail kepada Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto turut menyumbang kontroversi di tengah masyarakat.
Menanggapi itu, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengaku prihatin dengan adanya larangan tehadap Capres Prabowo Subianto yang akan melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di Kota Semarang.
"Saya prihatin dengan kejadian ini, mengingatkan pada masa kecil. Terakhir kali saya mendengar orang salat dilarang-larang waktu kecil tahun 60-an. Ada kelompok yang melarang mushalanya dipakai karena beda aliran. Ada kelompok yang menghalangi rombongan mau salat ied di lapangan," tutur Sudirman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/2).
Menurutnya, saat ini sudah era terbuka, antar umat saling toleran. Era demokrasi. "Beda pilihan ya biasa saja. Kok sampai ada pelarangan seorang calon Presiden masuk ke masjid," tambahnya.
Sebagai orang yang pernah berlaga pada pemilihan Gubernur Jateng 2018, Sudirman meyakini itu bukan sikap warga Semarang, bukan pula sikap umat Islam Semarang. Lebih lagi bukan sikap kolektif takmir Masjid Kauman.
"Masjid Kauman punya sejarah panjang, pasti para pengurusnya memiliki kebijakan, keluasan pikiran, dan hati. Saya tidak percaya kalau mereka tega melarang-larang," ujarnya seperti dikutip dari RMOL.co.
Pada waktu pemilihan gubernur, Sudirman penah dua kali salat jumat di Masjid Kauman. Sesudah selesai salat diajak makan siang oleh seluruh takmir. Sambutan warga juga luar biasa.
Karena itu sekali lagi dia menyayangkan sampai terjadi larangan salat Jumat terhadap Prabowo. "Saya kok menduga ini justru ada pihak lain yang mempolitisasi salat Jumatnya Pak Prabowo," tegasnya.
Takmir Masjid Agung Kauman, Kota Semarang, Jawa Tengah harus menjelaskan soal larangan kepada Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto untuk shalat Jumat besok di masjid itu.
"Permasalahan ini perlu diklarifikasi secara maksimal," ujar Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 14/2).
Pengurus masjid sebelumnya menyebar rilis yang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang Prabowo menunaikan shalat Jumat di Kauman karena khawatir ada tujuan politis.
Salah satu sebabnya, kekhawatiran muatan politis itu setelah beredar pamflet ajakan shalat Jumat bareng Prabowo di Kota Semarang.
Bagi Hidayat, seorang tokoh tidak ada salahnya mengumumkan akan beribadah di mana. Yang terpenting, tidak menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye.
"Misalnya ada pejabat datang kemudian diumumkan dia akan shalat di masjid tertentu gitu ya, yang dipentingkan adalah bahwa tidak terjadi kampanye," tutup politisi senior ini. (R01)
Listrik Indonesia
