RIAUSKY.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritik program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan Calon Presiden petahana Joko Widodo.
Hal itu disampaikan oleh Anggota BPN Moh. Nizar Zahro yang menyebut program Kartu Pra Kerja akan membebani keuangan negara. Sebab, pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan.
"Untuk gaji guru saja kita utang masak Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran? Program ini nantinya akan membebani keuangan negara," ucap Nizar dalam keterangannya, Selasa (5/3).
"Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah 7 juta jiwa. Kalau Jokowi mau kasih gaji Rp 1 juta per orang, maka akan butuh biaya Rp 7 trilun," imbuh Nizar sebagaimana dilansir RMOL.com.
Nizar menambahkan, program Kartu Pra Kerja juga bertentangan dengan UU APBN 2019. Sebab dokumen hukum yang telah diteken Jokowi itu tidak mencantumkan pagu anggaran untuk program bagi-bagi kartu.
"Berdasarkan UU 12/2018 tentang APBN 2019 dan Perpres 129/2018 tentang rincian APBN 2019 yang ditandatangani Jokowi, tidak ada tiga program sakti itu. Termasuk Kartu Pra Kerja. Daripada bagi-bagi kartu, Jokowi sebaiknya tunaikan janji tahun 2014, angkat honorer K2 menjadi ASN seluruhnya," ucap politisi Gerindra ini.
Lebih lanjut, Nizar menilai, program Kartu Pra Kerja tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia.
Menurutnya, salah satu solusi atasi pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.
"Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," tutupnya.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebutkan pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan. (R04)
Listrik Indonesia
