RIAUSKY.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta janji politik calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan kartu pra kerja dikaji ulang.
Menanggapi usulan tersebut, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menyebut masukan dari JK adalah hal yang perlu disambut positif.
"Pak JK ini ya kan polos-polos saja. Kalau tidak benar ya dibilang tidak benar," ujar Juru Bicara BPN Irfan Yusuf seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).
Dia pun menyindir Jokowi yang belakangan sering melakukan revisi kebijakan dalam pemerintahan. Menurut Irfan, merevisi janji politik pun bukan hal keliru.
"Pola kerja dari petahana yang selama ini ada policy diumumkan lalu dibatalkan," katanya.
Wapres JK sebelumnya menyebut kartu pra kerja tidak tepat diterapkan di Indonesia. Kebijakan tunjangan bagi pengangguran hanya cocok di negara maju yang berpenduduk tidak banyak.
"Ada banyak negara seperti itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," jelasnya. (R01)
Listrik Indonesia
