JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengomentari perebutan kursi menteri oleh kalangan politisi pasca Pilpres 2019.
Irman menyebutkan, dia sempat ditanyakan oleh netizen tentang perebutan 'rezeki' pada kursi menteri yang kini diperdebatkan, untuk apa? ''Dari 2004 sampai hari ini saya tak bisa menjawabnya, berebut apa?'' ungkap dia.
''Makanya muncul banyak hipotesa. jangan-jangan itu rejeki 2.000 trilun tiap tahun di APBN itu, atau rezeki ribuan sumber daya alam kita yang dikuasai negara seperti disebutkan pasal 33 itu? Saya tak bisa menjawabnya, apa yang diperebutkan?'' sebut dia saat didapuk pendapatnya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne, Selasa (8/7/2019) malam tadi.
Irman menyebutkan hipotesanya, jangan-jangan rebutan kursi menteri oleh partai politik ini dikarenakan 2.000 triliun dianggap itu ada rezeki besar. Gunanya apa? Untuk membiyai partai politik yang tanda kutip partai politik itu duitnya tidak ada, ataukah juga sumber daya alam yang juga implikasinya sampai ke sana?
''Kalau dikaitkan dengan itu, melihat sejarah sejak 2004 sampai 2019 ini, maka hipotesa jawaban itu bisa jadi ada kaitannya dengan ketua umum parpol yang ditangkap OTT KPK, hingga kemarin terakhir, Rp150 juta juga, itu uang-uang kecil. Apalagi kalau sampai bilang partai ini keringatnya ini, partai ini keringatnya ini, tapi yang paling basah saya loh...,'' singgung Irman.
Mungkin karena itulah, setiap lima tahun sekali, kursi-kursi kekuasaan itu dianggap bagi-bagi rezeki. Padahal gaji-gaji penghasilan menteri, gajinya on screen 25-30 juta, itu tak mampu menghidupi partai politik.
Karena itulah, sebut Irman, Indonesia punya APBN 2.000 triliun, kalau ada 10 partai politik dapat kursi di parlemen, Indonesia tidak usah pelit. partai tak usah rebutan kursi, partai bisa diarahkan untuk menciptakan calon pemimpin kualitasnya bagus, 1 triliun per partai politik enteng dibandingkan dengan bocor-bocor yang ada saat ini.
''Silahkan saja, diambil siapa yang cakap, mau dari kantong politik, ormas, wartawan, akademisi, semua boleh,'' kata dia.
Yang tidak boleh, sambung Irman adalah, dalam pemerintah presidensial, karena calonnya presidennya sudah menang, lantas mulai mengukur-ukur,saya yang paling berkeringat,iniyang agak kering, kami minta 5, ada yang minta 10, itu yang tidak boleh. Tidak boleh ada instisusionalisasi parpol untuk membantu presiden, karena itu justru akan merugikan presiden.
Mengutip Arya Bima, Irman mengingatkan, kekuasaan itu bukan anugerah, tapi amanah.
''Saya teringat Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, Bahwa Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Lantas sahabat bertanya, apa maksudnya amanah yang disia-siakan, jikalau pekerjaan diberikan bukan pada ahlinya,'' sebut Irman.(R04)
