Kemenko Polhukam Gelar Rakor Evaluasi & Antisipasi Pengendalian Karhutla

Kemenko Polhukam Gelar Rakor  Evaluasi & Antisipasi Pengendalian Karhutla

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semester I tahun 2019, di Hotel Pengeran Pekanbaru, Kamis (18/7/2019).

Dari 16 Provinsi baru lima provinsi yang sudah menetapkan status siaga darurat Kehutla. Antara lain Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Masing-masing Provinsi diberi kesempatan menyampaikan laporan terkait pengendalian Karhutla di wilayahnya.

Dari laporan yang disampaikan tiap-tiap provinsi, secara umum disimpulkan bahwa pengendalian Karhutla sudah berjalan maksimal.

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Carlo Tewu menjelaskan, Presiden Joko Widodo meminta agar penanganan Karhutla dilakukan sedini mungkin sehingga fokus utama adalah pencegahan.

Dikatakannya bahwa Gubernur cukup melihat dari prakiraan BMKG, jumlah titik panas dan luas Karhutla dalam penetapan status siaga darurat, tanpa perlu menunggu-nunggu kabupaten/kota untuk menetapkan status lebih dahulu.

"Hasil rapat evaluasi pengendalian Karhutla ini sebagai bahan untuk dilaporkan ke pak Menko Polhukam, kemudian diteruskan ke pak Presiden RI." kata Irjen Pol Carlo Tewu.

Ia mengingatkan seperti disampaikan Presiden dimana 99 persen Karhutla disebabkan karena faktor manusia.

"Saya kira semua daerah harus menggiatkan program berbasis desa sesuai yang diharapkan Presiden. Sehingga kedepan masalah Karhutla tidak seolah-olah menjadi tanggung TNI/Polri dan BNPB, tapi juga seluruh komponen masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan luas Karhutla yang terjadi hingga tanggal 17 Juli 2019 mencapai 42.740,42 hektare (ha).

Kebakaran dilaporkan terjadi di 24 provinsi, dan yang paling luas 27.683,47 Ha dan Kalimantan Barat mencapai 2.274 hektare. Riau juga tercatat sebagai daerah dengan jumlah titik panas terbanyak selama 2019, yakni sebanyak 2.960 titik.

Rapat tersebut dihadiri para perwakilan provinsi yang rawan Karhutla, seperti Riau selaku tuan rumah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. (R06/MCRiau)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index