PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Asri Auzar menilai, adalah sikap yang keliru menimpakan bencana kabut asap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Apalagi ada opini yang sengaja “digoreng-goreng” seolah-olah kepergian Gubri ke Thailand sebagai sikap lari dari tanggung jawab.
“Janganlah menimpakan segalanya kepada Gubernur. Apalagi Gubernur ke Thailand itu juga dalam rangka memperjuangkan kepentingan Riau,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Riau itu, Jumat (13/09) di Pekanbaru.
Asri menjelaskan bahwa dalam pemerintahan ada sistem yang berjalan. Bukan semata disandarkan kepada sebuah figur.
“Kan dalam pemerintahan itu ada sistem. Kalau Gubernur tidak ada, ada Wakil Gubernur. Begitu seterusnya,” jelasnya.
Lagi pula di setiap kabupaten/kota ada kepala daerah, yakni bupati dan walikota. Bupati dan walikota inilah semestinya yang harus bertungkus-lumus menanggulangi bencana kabut asap. Karena yang punya wilayah itu bupati dan walikota.
“Saya jadi heran, kenapa semua menyandarkan ke Gubernur. Nggak benar itu,” tegasnya lagi.
Asri juga menyinggung pernyataan tegas Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, yang menyatakan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Apalagi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau juga sudah menyampaikan permintaan kepada Presiden agar segera turun tangan.
“Mudah-mudahan beliau masih ingat dengan sikap tegasnya itu,” tandas Asri.
Asri mendesak agar Presiden Jokowi mengambil sikap tegas, termasuk mencabut izin semua perusahaan perkebunan yang arealnya terbakar.
“Pusat tidak bisa lari dari masalah asap ini, karena izin-izin perkebunan ini Pusat (Kementerian LHK) yang mengeluarkan. Kalau sudah terbakar atau dibakar, kok malah Gubernur yang disalah-salahkan,” ucapnya geram. (R06/MCRiau)
Listrik Indonesia
