JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membantah kalau Presiden Joko Widodo ingin melemahkan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).
Dia menyebutkan, sejak awal Presiden Joko Widodo mengungkapkan kalau revisi RUU KPK ini adalah momentum untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan janji Pemilu nya.
''Itu niat baik, hargai niat itu, sebagai orang Islam kita mengerti tentang niat saja sudah dapat pahala. Kalau hasilnya salah, yang penting dia sudah dapat pahala.
Kenapa Begitu, karena Kata Presiden, korupsi adalah musuh bersama. Korupsi adalah musuh negara maka dia harus diurus lembaga negara yang memiliki kekuatan melebihi lembaga-lembaga lain yang punya tugas juga dalam pemberantasan korupsi,'' sebut dia saat menjadi salah satu nara sumber dalam dialog di Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne Selasa (2/10/2019) malam tadi.
Ngabalin mempertanyakan dimana salahnya Joko Widodo. ''Apa yang salah dengan Presiden Joko Widodo. Saya tidak mengerti ini dengan narasi-narasi ini. Narasi ini harus dibantah. Kalau tidak dibantah, rakyat dari tanah Papua tempat kelahiranku sampai tanah Aceh bisa keliru dan tersesat di jalan yang terang benderang ini,'' imbuh dia.
Dilanjutkan Ngabalin, ''Bapak lihat ini, DPR Mengusulkan ada sembilan poin. Saya bawakan sejumlah catatan presiden., Presiden menolak usulan DPR RI, intinya KPK harus lebih kuat dari lembaga-lembaga lainnya,'' lanjut dia.
Pertama, Presiden tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Lantas siapa yang bilang penyadapan itu dari luar?
''Penyadapan itu ada yang salah dengan apa yang hari ini dilakukan KPK? Undang undang nya ya Undang-undang 30, pimpinannya juga masih sama, lantas dimana masalahnya?'' tegas dia.
Dilanjutkan Ngabalin, Bapak presiden juga mengatakan tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN dikeluarkan dari KPK dan diberikan pada kementerian atau lembaga lain. Ini keluar dari pernyataan Presiden Joko Widodo, kepala negara, kepala pemerintahan. Memikirkan tentang masa depan pemberantasan korupsi.
''Presiden juga mengegaskan orang yang memiliki kekuasaan, pangkat dan jabatan, saya tidak mau orang yang mengkapitalisasi jabatan dan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Karena itulah, KPK harus kuat,'' sebut Ngabalin.
''Masa sih ente tak percaya dengan pernyataan ini. Apa harus pakai sumpah wallahi, wabillahi, apakah seperti itu. Tanggal 20 Jokowi akan bersumpah sebagai presiden Indonesia,?'' kata dia.
Presiden Joko Widodo , dilanjutkan Ngabalin, juga bilang tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Tidak perlu dirubah lagi, Selesai.
Karena itulah, Ngabalin menyindir harusnya kita tak membaca dari medsos. Jangan dari medsos. Gara-gara medsos, orang berkelahi di Wamena. Cek dan recheck, supaya tidak mengirimkan berita yang tidak benar.
Ngabalin juga menjelaskan, semua pihak punya tanggung jawab untuk memberikan pelajaran yang bertanggung jawab tentang proses demokratisasi. Semua sistem nilai yang ada disini bukan dijalankan oleh orang-orang bego dan bodoh. Semua orang pintar yang menyusun, semua orang sekolah.
Karena itulah, zolim bila kemarin dibilang Pansel, tim yang menyusun dan DPR hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka punya ahli tata negara dan ahli pidana, menyusun dengan penuh cinta dan kasih sayang, pakai hati dan pikiran.kenapa ente bilang ini suara pemerintah, ini penuh mereka yang haus jabatan dan hawa nafsu mereka.
''Saudara zolim, Bukan saudara saja yang pintar. Tuhan menciptakan semua orang pintar. Tinggal siapa yang bisa melihat semuanya dengan menggunakan mata hatinya,'' ujar pria asal Papua itu.
Janji presiden dalam pemilu akan memperkuat KPK. Hari ini presiden memenuhi janjinya memperkuat KPK.
Presiden, sebut Ngabalin, juga membuka waktu kepada para tokoh untuk memberikan masukan. Beliau membuka diri untuk berdialog. Bukan cuma masukan, tapi juga kritik.
Lantas dikatakan lambat kenapa telat? ''Ini ente mau bikin apa? peraturan apa? ini negara yang diurus. Cepat salah, lambat juga salah. Kayak ente malaikat saja. Ini presiden manusia. Jangan ente desak-desak,'' sergah dia.
Saya mau jelaskan, negara tidak boleh dipaksa dengan kekuatan darimanapun. Presiden jangan kau paksa dengan tekanan emosimu untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk bangsa dan negara. Karena itu artinya anda gagal menegakkan demokratisasi bila cara-cara itu dilakukan.
Dia juga mengaku secara langsung pernah mempertanyakan komitmen Joko Widodo untuk memperkuat KPK.
''Saya bilang ke Pak Presiden, Janji itu utang. Lantas Presiden tanya, Ngabalin maunya apa? Iki loh Ngabalin, memperkuat iki. Makanya saya katakan, tegas, presiden berniat dan berencana dengan segala kekuasaannya untuk memberantas korupsi,'' kata dia.(R03)
Listrik Indonesia
