PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Tokoh Masyarkat Kecamatan Langgam menuding Pemdakab Pelalawan 'bermain mata' dengan PT EMP Kalila Bentu Ltd terkait rusaknya jalan aspal hotmix dua Kecamatan Langgam dan Sekijang.
Adanya indikasi tersebut tergambar dari berlarut-larutnya persoalan rusaknya jalan raya aspal hotmix di dua Kecamatan Langgam dan Sekijang yang diduga dirusak oleh aktivitas alat berat PT. EMP Kalila Bentu Ltd. Dan tak kunjung diperbaiki, walau telah ada pertemuan pihak dinas dengan perusahaan gas tersebut.
"Kiranya masyarakat patut menuding ada pihak-pihak yang bermain. Buktinya sampai sekarang jalan akses ini tak kunjung diperbaiki perusahaan gas tersebut," jelas Adi Ahmad tokoh masyarakat Langgam, Senin (7 Oktober 2019).
Terpisah, sebelumnya Bupati Pelalawan HM Harris terlihat serius menyorot persoalan rusaknya aspal hotmix dengan mengintruksikan dinas terkait, baik dinas DPUPR, Dinas Perhubungan dan instansi terkait agar melakukan langkah yang cepat dan tanggap.
"Ya saya telah intruksikan DPUPR, Dinas Perhubungan dan instansi terkait agar melakukan langkah yang cepat dan tanggap. Saya tidak ingin investor masuk hanya untuk merusak fasilitas kita," ucap HM Harris geram menyikapi persoalan tersbut.
Menyikapi intruksi bupati tersebut, Plt Kadis PUPR Pelalawan Hardian Syahputra MT layangkan surat teguran PT EMP Kalila Bentu Ltd.
"Ya, pihak kita (DPUPR) tanggal 02 Augus 2019, lalu telah melayangkan surat peringatan kepada PT EMP Kalila Bentu Ltd. Untuk memperbaiki kerusakan ruas jalan simpang langgam-muaro musako,"jelas Plt Kadis PUPR Pelalawan Hardian Syahputra MT, Senin 16 September 2019.
Didalam surat tersebut lanjut Plt Kadis PUPR Pelalawan Hardian Syahputra MT, pihaknya juga mengungkapkan bahwa kulaitas IIIC kapasitas MST 8 ton dan tidak berimbang degan beban dari aktivitas perusahaan PT EMP Kalila Bentu Ltd.
"Jadi pada prinsipnya PT EMP Kalila Bentu Ltd harus bertanggung jawab. Dan kita akan terus kordinasi dengan mereka untuk segera memperbaiki titik-titik kerusakan yang timbul akibat proses produksi mereka. Kendati dalam surat mereka akan bersedia memperbaikinya. Namun kepastian belum diketahui, sebab mereka tidak memastikan kapan akan diperbaiki," tutupnya.
Hanya saja, sambung Ahmad statement pejabat tersebut hendaknya direalisasikan di lapangan. "Masyarakat butuh resalisasi, bukan statement," tutupnya. (R09)
Listrik Indonesia
