RIAUSKY.COM - Meski masih wacana, namun usulan jabatan Presiden RI tiga periode menuai polemik, ada yang pro, tak sedikit juga yang kontra.
Seperti pendapat anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera yang mengatakan pihak yang mengusulkan wacana jabatan Presiden menjadi tiga periode berbahaya bagi reformasi Indonesia.
Ia dengan tegas menyebut ini mimpi buruk bangsa Indonesia yang ingin kembali ke masa Orde Baru.
“Saya heran masih ada pihak-pihak yang menginginkan penambahan masa jabatan Presiden. Saya pikir jelas usulan itu membahayakan bagi Reformasi yang sedang berjalan. Masa mau nostalgia otoritariansme orde baru lagi?,“ kata Mardani, dalam keterangan tertulia, Senin (25/11/2019) seperti dilansir Akurat.co.
Ditambahkannya, wacana ini digulirkan bukan sekali atau dua kali digulirkan tapi lebih dari itu.
“Dulu tahun 2010 sempat juga isu ini berkembang, sekarang setelah presiden jokowi terpilih kembali mulai kembali dikembangkan usulan serupa dan bahkan dipilih lagi oleh MPR. Jangan-jangan mau menciptakan ‘Despotisme’ lagi,” bebernya.
Ketua DPP PKS ini juga mengatakan sebaiknya disudahi saja isu yang kontra produktif dengan proses demokratisasi di Indonesia.
“Indonesia sudah lebih baik alam demokrasinya dibandingkan era orde baru, yang baik itu lihat kedepan, belajar dari pengalaman masa lalu, ambil pelajaran yang baik dan hilangkan yang buruk,” kata Mardani.
Selanjutnya, ia juga mengkritik, melalui sistem Pemilu umum langsung oleh rakyat juga pertanggung jawaban Presiden mutlak langsung pada rakyat untuk masa jabatan tertentu.
“Jadi ketika kampanye Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat sehingga bisa membuat janji-janji yang jelas kepada rakyat selama lima tahun,” jelasnya.
Kalau dalil masa jabatan presiden 3 periode oleh pihak pihak itu dengan alasan memastikan kesinambungan pembangunan sebenarnya bisa masih banyak solusi lainnya.
“Kita bisa melakukan reformulasi perencanaan pembangunan nasional saat ini, misalnya MPR menghidupkan GBHN lebih bagus. Bukan mengaktifkan kembali watak oligarki dalam sistem demokrasi kita saat ini,” pungkasnya. (R01)
Sumber: Akurat.co
Listrik Indonesia
