RIAUSKY.COM - Meski sudah resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, penunjukan Ahok masih menuai pro dan kontra.
Yang terbaru mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang kembali mengomentari penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ke lingkaran BUMN. Dia buka-bukaan soal Ahok yang jadi Komisaris Utama PT Pertamina bukan direktur utama.
"Akhirnya jelas: BTP menjadi Komisaris Utama Pertamina. Bukan direktur utamanya. Bukan juga Dirut PLN atau yang lain," kata Dahlan mengawali tulisannya dikutip dari laman disway.id, Minggu (24/11/2019).
Dia lantas mencoba mengukur kemampuan Ahok. Dia menilai, eks gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu mampu menjadi komisaris utama Pertamina.
"Komut tidak seberat dirut. Pekerjaan komut adalah pengawas. Mengawasi direksi. Ia mengawasi. Bukan menjalankan," imbuhnya.
Dahlan menegaskan, yang menjalankan perusahaan adalah direksi. Terkait hal ini, Dahlan bahkan menilai bahwa kapasitas Ahok tidak hanya bisa bekerja pada tataran pengawas, tetapi sebagai pelaksana juga bisa.
"Menjadi dirut pun BTP mampu. Saya tidak pernah meragukan kemampuan BTP," bebernya.
Menariknya, Dahlan juga memberi penjelasan mengenai perbedaan mampu dan Mampu. Keduanya bagi Dahlan itu tidak sama.
"Mampu menarik benang dari tepung adalah mampu. Mampu menarik benang dari tepung tanpa membuat tepungnya terhambur adalah Mampu," tandasnya.
Dahlan juga punya pesan khusus. Meski tak secara eksplisit ditujukan kepada Ahok, namun pesan tersebut terkait dengan jabatan baru eks mantan gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tersebut.
"Harmonis adalah kata kuncinya. Komisaris dan direksi harus harmonis," kata Dahlan.
Keharmonisan itu menurutnya menjadi hal penting agar perusahaan cepat mengambil putusan.
"Ya atau tidak. Atau ditunda. Tapi ada keputusan," lanjutnya.
Dahlan berpendapat, penilaian kepada komisaris biasanya terbatas pada bagaimana hubungannya dengan direksi. Dalam hal ini, orang luar tidak akan tahu prestasi komisaris. Dia menambahkan yang tahu harmonis atau tidak hanya internal perusahaan sendiri.
"Hanya kadang saja bocor sampai bawahan. Bisa juga bocor sampai anggota DPR," tandasnya.
Lebih lanjut, dia mencatat bahwa keluhan direksi atas komisaris biasanya soal sulitnya mendapat persetujuan. Terlebih, jika persetujuan itu menyangkut program yang mengandung risiko perusahaan. Dalam hal ini komisaris harus kritis.
"Tapi sering juga karena komisarisnya tidak menguasai masalah. Yang seperti ini direksi akan sangat jengkel. Merasa sangat terhambat," bebernya.
Ada juga, lanjutnya, komisaris yang tidak berani memberi persetujuan karena tidak bisa memahami program yang diusulkan direksi. Bahkan dalam sejumlah kasus ada yang menggantung, tidak disetujui tapi juga tidak ditolak.
Nah, Dahlan sendiri mengaku tidak tahu apakah hubungan komisaris dan direksi di Pertamina nanti bisa harmonis. Yang jelas, kalau sumber ketidakharmonisan itu ada pada direksi, solusinya mudah.
Ia menegaskan, komisaris berhak memberhentikan direksi. Setidaknya memecat untuk sementara. Namun, jika sumbernya adalah komisaris akan lebih sulit.
Sebab, menurutnya tidak ada wewenang direksi untuk memberhentikan komisaris. Direksi biasanya juga tidak berani melaporkan komisaris ke pemegang saham, jika tidak sangat keterlaluan.
"Perusahaan bukan arena politik. Yang popularitas bisa dilewatkan pertengkaran. Di perusahaan tidak boleh tidak harmonis," urainya. (R02)
Sumber: CNBC Indonesia
Listrik Indonesia
