RIAUSKY.COM - Sempat ada ketegangan, namun kini kondisi di perairan Natuna kembali kondusif.
Sebelumnya aksi kapal nelayan dan penjaga pantai China (Coast Guard China) yang mengitari perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada akhir tahun 2019 memicu ketegangan hubungan Indonesia dan China.
Aktivitas mereka terpantau ada di perbatasan dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, berdasarkan konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS).
Indonesia meresponnya melalui Kementerian Luar Negeri RI. Dalam rilis Kemenlu pada 30 Desember 2019 menilai pelayaran tersebut termasuk kegiatan ilegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan kedaulatan oleh coast guard atau penjaga pantai China di perairan Natuna.
"China adalah salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan. Kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati, dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan," tulis rilis Kemenlu RI.
Poin lain yang disampaikan, Indonesia tak mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak China yang disebut tak memiliki alasan hukum yang diakui hukum Internasional terutama UNCLOS 1982.
Protes Kemenlu disambut oleh pemerintah China. Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Geng Shuang berdalih bahwa negaranya mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Ia mengungkapkan bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters).
"Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters)," kata Geng, Kamis (2/1/2020).
Konflik ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan menjadi trending topic dunia di Twitter. Namun ketegangan tak berumur panjang. Belakangan baik pejabat RI maupun China mulai mengeluarkan pernyataan untuk meredam panas situasi.
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan pemerintah bersikap tegas sekaligus memprioritaskan diplomasi damai. Presiden Jokowi pun akhirnya berkunjung ke Natuna pada Rabu (8/1/2020).
Pada kesempatan itu, ia menegaskan tak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Natuna yang diklaim China masuk dalam teritorialnya.
"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk [laut] teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Jokowi.
Langkah ini diikuti dengan sikap China yang mulai menanggapi santun ketegangan yang terjadi di Laut Natuna. Geng Shuang, mengatakan China dan Indonesia telah berkomunikasi secara diplomatik terkait permasalahan ini.
"China dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif. Di antara kami, persahabatan dan kerja sama adalah arus utama, sementara perbedaan hanyalah cabang," kata Geng Shuang, dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri China, Rabu (8/2/2020).
Inggris juga buka suara atas ketegangan RI-China di perairan Natuna. Menteri Inggris untuk Asia Pasifik, Heather Wheeler mengungkapkan penting bagi setiap negara untuk berpengang pada hukum.
"Kami percaya bahwa setiap orang harus berpegang pada hukum tentang kelautan," kata Heather Wheeler saat ditemui di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
"Dan bahwa kami mengharapkan setiap orang menggunakan semua mekanisme hukum yang sesuai dan yang seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi itu harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan melalui pengaturan itu," tambahnya.
Di kesempatan lain Jokowi mengatakan bahwa wilayah perairan Indonesia bukan hanya Natuna. Baginya, seluruh pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama mengamankan seluruh lautan di berbagai wilayah Indonesia.
"Tanggung jawab siapa? itu Angkatan Laut kita, ada Bakamla, KKP di situ. Tapi kita juga harus sadar, bentang laut kita luas sekali. Jangan bicara Natuna terus, tahu-tahu di Maluku diserbu nggak tahu," tegasnya.
Pemerintah China akhirnya mulai bersikap lunak atas ketegangan yang terjadi di Laut Natuna dengan Indonesia. Kini, China menilai bahwa masalah ini hanya perlu diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara kedua negara.
Padahal pekan lalu, China lebih bersikap keras dalam menyikapi ketegangan yang terjadi. Kala itu, Negeri Tirai Bambu mengklaim dengan tegas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang jelas-jelas masuk teritori Indonesia.
Hal ini terlihat dari pernyataan Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Geng Shuang pada tengah pekan ini. Dia menyebut China dan Indonesia lebih mengutamakan komunikasi secara diplomatik terkait permasalahan ini. (R02)
Sumber: CNBC Indonesia
Listrik Indonesia
