Bela Hasto dari Tuduhan Terlibat Kasus Suap Harun Masuki, Politisi PDIP: Jenderal Tak akan Mengerjakan Pekerjaan Kopral

Bela Hasto dari Tuduhan Terlibat Kasus Suap Harun Masuki, Politisi PDIP: Jenderal Tak akan Mengerjakan Pekerjaan Kopral
Hasto Kristiyanto/net

RIAUSKY.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Sudarta angkat suara soal Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto.

Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto dikait-kaitkan dengan kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pernyataan Wayan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber di acara Talkshow tv One, Kamis (23/1/2020).

Menurut Wayan dugaan suap yang dilayangkan ke Hasto tidak mungkin terjadi. Terlebih Hasto memiliki jabatan sebagai sekjen.

"Bagaimana Pak Hasto diseret-seret dalam kasus ini padahal dia diseret dituduh mengeluarkan uang, mana buktinya Pak Hasto mengeluarkan uang?" ujar Wayan.

Menurut Wayan jika benar Hasto melakukan suap ia tak akan menampakkannya ke publik.

"Mohon maaf siapapun yang jadi Sekjen enggak akan jadi pemain langsung," ujar Wayan.

"Siapapun jadi jenderal enggak akan mengerjakan pekerjaan kopral."

"Kalau pun orang itu benar-benar melakukannya enggak akan dia akan tampakkan sendiri."

Tuduhan tersebut juga dirasa tak adil untuk partai berlogo banteng tersebut.

"Tapi ini tuduhannya Pak Sekjen itu terlibat dan dikatakan mengeluarkan uang, ini kan enggak adil."

Politisi PDIP ini juga menyoroti pendapat publik saat KPK gagal menggeledah kantor PDIP.

Menurutnya hal tersebut karena kesalahan dari KPK, namun PDIP merasa tak adil karena terus dipojokkan.

"Kenapa ketika penggeledahan gagal itu yang harusnya disorot itu KPK karena tidak bawa surat izin."

"Yang dituduh enggak benar PDIP dikatakan melawan petugas lah, dikatakan berhadapan dengan KPK," tambahnya.

Ketidakadilan tersebut semakin terasa saat KPK seharusnya mengingat kelahirannya ada di era presiden Megawati.

"Padahal KPK itu siapa yang melahirkan bukannya ketika waktu Ibu Megawati jadi presiden?."

"Tapi kenapa tuduhan-tuduhan ini tega dilakukan? Jadi apakah ini tidak politisasi, siapa yang akan diuntungkan, perlu ditanyakan, siapa yang diuntungkan di Pilkada 2020, siapa yang diuntungkan di pemilu legislatif yang akan datang." (R02)

Sumber: Tribunnews.com

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index