LANGGAM (RIAUSKY.COM) - Ir.Ridwan Bae, Wakil Ketua Komisi V DPR RI sarankan Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Khusus.
Perda ini dimaksudkan agar penganggaran pembangunan infrastruktur melalui APBN dapat cepat terakomodir pemerintah pusat.
Disamping Perda Kawasa Khusus, sambung Ir.Ridwan Bae didampingi H. Syahrul Aidi Maazat.LC.MA serta 15 anggota DPR RI lainya adalah Pemkab Pelalawan juga diminta cekatan atas perobahan atas status jalan Pemkab, Pemrov, Nasional yang dilakukan perobahan status 5 tahun sekali.
"Kita memahami, kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Maka salah satu solusinya adalah menarik dana pusat ke daerah. Caranya ya dengan membuatkan Perda Kawasan Khusus serta cekatan atas perobahan atas status jalan Pemkab, Pemrov,Nasioanal," jelasnya.
"Kami, selaku Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan siap menjembatani serta membantu Pemerintah Kabupaten Pelalawan."
Apalagi sambung wakil rakyat yang duduk di senayan ini, saat kunjungan kerja Spesifik ke Pelalawan-Provinsi Riau dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi. Bercermin dengan apa yang diberikan Riau ke pusat sangat besar sekali. Khususnya minyak. Lebih kurang 30 persen dana APBN disumbangkan dari sektor ini. Maka sangat wajar Riau mendapat pembagian hasil lebih.
"Kita akan suarakan ini di lembaga Dewan nantinya. Sehingga anggaran daerah bisa lebih besar, dengan demikian pembangunan didaerah bisa lebih cepat terealisasi serta tuntas," urainya lagi.
Sementara itu, pada sesi gelar pertemuan dan dialog bersama anggota Komisi V DPR RI, yang dilansungkan di Kampus STTP, Kamis (13 Februari 2020) Bupati Pelalawan HM Harris secara singkat menggambarkan terkait pesatnya pembangunan daerah serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah khususnya pembangunan kawasan Teknopolitan serta sarana jalan lintas Bono.
"Tentunya pemerintah daerah berharap Komisi V DPR RI dapat menyuarakan aspirasi masyarakat Pelalawan ke pemerintah pusat. Tentunya melalui perwakilan rakyat diparlemen ini, kedepanya kendala yang kami hadapi khusus anggaran segera dapat diatasi. Dan pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggran lebih demi pembangunan Teknopolitan serta jalan Lintas Bono," tutupnya. (R09)
Listrik Indonesia
