PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - PT Pertamina (Persero) melalui Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran I (SPP UPMS I) mengklaim bahwa satu-satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sudah siap 100 persen dalam mengelola Blok Rokan yang akan habis masa kontraknya dengan PT Chevron di Agustus 2021 mendatang.
"Kami dari Pertamina (SPP UPMS I, red) siap 100 persen dari segala sisi untuk mengelola Blok Rokan," kata Sekjen Serikat Pekerja Pertamina UPMS I, Rendy Saputra dalam acara diskusi bersama Mahasiswa Universitas Riau (UNRI) bahas tentang Blok Rokan yang digelar di Radja Coffee, Ahad (23/2/2020).
Hadir dalam diskusi tersebut anggota Serikat Pekerja Pertamina UMPS I dengan wilayah kerja di Marketing Operation Region I MOR I (Riau , Sumbar, Sumut, Kepulauan Riau dan Aceh), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNRI serta Dewan Energi Mahasiswa (DEM) UNRI.
Dikatakan Rendy, pemerintah telah menyerahkan Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero) setelah dikelola PT Chevron Pacific Indonesia sejak 8 Agustus 1971 yang akan berakhir kontraknya ditahun 2021 mendatang.
"Tanggal 9 Agustus 2021 Blok Rokan akan 100 persen milik negara dan dikelola oleh PT Pertamina (Persero) 100 persen sebagai perusahaan energi nasional khususnya minyak dan gas bumi," terangnya.
Rendy melanjutkan keputusan tersebut telah diambil pemerintah ESDM pada tanggal 31 Juli 2018 dengan telah menyetujui proposal dan telah disahkannya Pertamina yang akan mengambil ahli perusahaan minyak raksasa tersebar itu.
Yang mana diketahui bahwa saat ini merupakan masa transisi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina (Persero).
"Untuk itu pada masa transisi ini kita butuh peran pemerintah untuk dapat akses untuk melakukan investasi dan juga akses data aktual di lapangan demi menjaga angka lifting yg sekarang ada bisa dipertahankan atau mungkin di tingkatkan," ujarnya.
Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga telah membayar signature bonus sebesar 11 triliun untuk penandatanganan signature bonus atau kontrak untuk mengelolanya kepada pemerintah.
Namun demikian, Rendy mengaku bahwa timnya tetap bersinergi kepada seluruh stake holder untuk bisa mengawal proses transisi ini untuk dapat mengelola Blok Rokan demi memperjuangkan kedaulatan energy melalui perusahaan migas yang notabene nya 100 persen milik negara yang artinya 100 persen milik rakyat. (R05/MCRiau)
Listrik Indonesia
